Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK: Makanan di Rutan Sudah Sesuai

Kompas.com - 07/12/2012, 14:01 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menegaskan, makanan yang disediakan untuk tahanan yang mendekam di rumah tahanan Jakarta Timur Cabang KPK sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini disampaikan Bambang menanggapi keluhan terdakwa kasus dugaan penyuapan di Buol Hartati Murdaya Poo yang mengaku tidak cocok dengan menu makanan di rutan.

"Standar makanan yang diberikan KPK untuk tahanan sudah sesuai dengan standar yang ditentukan Kementerian Hukum dan HAM. KPK juga tidak melarang keluarga membawa makanan kepada tersangka pada saat kunjungan, tetapi tidak untuk menggunakan fasilitas seperti kulkas, microwave, untuk kebutuhan tahanan," kata Bambang, di Jakarta, Kamis (6/12/2012).

Dalam persidangan kemarin, Hartati mengeluhkan makanan yang disediakan KPK. Melalui pengacaranya, Hartati meminta diizinkan membawa makanan sendiri yang sesuai dengan rekomendasi dokter. Mantan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat sekaligus Direktur Utama PT Hardaya Inti Plantation itu bahkan menyebut kandungan dalam makanan yang disediakan KPK merupakan racun bagi dirinya.

"Kalau dipaksa harus makan katering dari rutan, pagi-pagi diberikan kue basah, gula, santan, itu sama dengan racun buat saya. Soal makanan, saya perlu sekali gizi untuk persidangan-persidangan ini," kata Hartati.

Menanggapi hal ini, Bambang mengatakan, semua tahanan di KPK mendapat makanan yang sama. Bahkan, makanan yang disediakan untuk tahanan juga sama dengan makanan para petugas rutan.

"Kalau kemudian ada yang bergizi dan tidak bergizi, makanan yanng diberikan kepada tahanan dinilai tidak mengindahkan kesehatan tahanan, sebelum ditahan setiap tersangka diperiksa kondisi kesehatannya oleh dokter KPK atau dokter lain dari IDI yang ditunjuk oleh KPK. Mereka akan memeriksa dan memberikan status kesehatan dan memberikan rekomendasi terkait kondisi kesehatan pasien," ungkap Bambang.

KPK, lanjutnya, kemudian menunjuk satu jasa penyedia makanan untuk menyiapkan menu tiga kali sehari bagi tahanan yang mendekam di Rutan KPK, baik yang berlokasi di Gedung KPK Kuningan maupun di Kompleks Pomdam Jaya Guntur.

Baca juga:
Hartati: Makanan Rutan KPK Racun bagi Saya
Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Hartati dan Dugaan Suap Bupati Buol

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

    Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

    Nasional
    Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

    Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

    Nasional
    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Nasional
    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

    Nasional
    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

    Nasional
    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Nasional
    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Nasional
    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Nasional
    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Nasional
    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Nasional
    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Nasional
    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Nasional
    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    Nasional
    Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

    Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com