Kompas.com - 07/12/2012, 12:04 WIB
Penulis Hindra Liauw
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.comPengunduran diri Andi Mallarangeng sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang dapat menjadi momentum bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengkonsolidasikan kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II sebelum Pemilu 2014. Salah satu caranya, Presiden dapat melakukan bongkar pasang kabinet, utamanya pos-pos yang tidak berkinerja.

"Ini kesempatan berharga jelang tahun politik pada 2013. Kalau ditunda, dan semakin dekat ke pemilu, akan semakin susah. Menteri yang baru juga memerlukan adaptasi," kata pengamat politik Burhanuddin Muhtadi kepada Kompas.com, Jumat (7/12/2012).

Kabinet yang berkinerja baik dapat menaikkan citra Partai Demokrat sebagai partai pemerintah. Terlebih, Presiden, dalam beberapa kesempatan, telah mengatakan ingin memberikan peninggalan (legacy) yang baik kepada presiden berikutnya.

Ketika ditanya seberapa besar kemungkinan Presiden melakukan reshuffle susunan kabinet, Burhan hanya mengatakan, hal tersebut bisa saja terjadi.

"Namun, Presiden akan berhitung secara hati-hati," kata Burhan. Presiden berpotensi menghadapi persoalan dukungan politik di Parlemen, terutama bila mengganti menteri-menteri tak berkinerja yang berasal dari partai politik.

Secara terpisah, pengamat politik M Qodari mengatakan, Presiden bisa saja menggunakan momentum ini untuk memperkuat basis politiknya. Caranya, Presiden memberikan "jatah" kursi Menpora kepada anggota koalisi Parpol Pendukung Pemerintah.

Presiden disebut-sebut akan menunjuk pengganti Andi pada Jumat sore ini.

"Tunggu dari Presiden aja. Katanya hari ini diputuskan," kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono di Istana Negara, Jakarta, Jumat, ketika ditanya apakah dirinya yang mengambil alih tugas Menpora. Secara struktural, jabatan Menpora berada di bawah koordinasi Agung.

KPK menetapkan Andi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada Kamis (6/12/2012).

Mantan juru bicara Presiden ini juga telah dicegah ke luar negeri selama 6 bulan. Selain Andi, turut dicegah bepergian ke luar negeri adalah orang berinisial AZM (swasta) dan MAT (dari PT Adhi Karya).

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jokowi dan Zelensky Bertemu 4 Mata di Istana Maryinsky Kyiv

    Jokowi dan Zelensky Bertemu 4 Mata di Istana Maryinsky Kyiv

    Nasional
    Pemerintah Tetapkan Idul Adha Jatuh pada Minggu 10 Juli 2022

    Pemerintah Tetapkan Idul Adha Jatuh pada Minggu 10 Juli 2022

    Nasional
    Ungkap Kesan Dampingi Jokowi ke Ukraina, Iriana: Merinding Saya...

    Ungkap Kesan Dampingi Jokowi ke Ukraina, Iriana: Merinding Saya...

    Nasional
    KPK Periksa Eks Bupati dan Ketua DPRD Tulungagung Terkait Kasus Dana Bantuan Keuangan Provinsi

    KPK Periksa Eks Bupati dan Ketua DPRD Tulungagung Terkait Kasus Dana Bantuan Keuangan Provinsi

    Nasional
    Iriana Jokowi Serahkan Bantuan Kemanusiaan untuk Rumah Sakit di Kyiv, Ukraina

    Iriana Jokowi Serahkan Bantuan Kemanusiaan untuk Rumah Sakit di Kyiv, Ukraina

    Nasional
    Menkes: BPOM Kaji Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Anak di Bawah 6 Tahun

    Menkes: BPOM Kaji Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Anak di Bawah 6 Tahun

    Nasional
    Kemenag Harap Penambahan Kuota Haji dari Arab Saudi Bisa Dipakai pada Musim Berikutnya

    Kemenag Harap Penambahan Kuota Haji dari Arab Saudi Bisa Dipakai pada Musim Berikutnya

    Nasional
    Menkes: 85 Persen Kasus Covid-19 di DKI Omicron, Puncaknya Sebentar Lagi

    Menkes: 85 Persen Kasus Covid-19 di DKI Omicron, Puncaknya Sebentar Lagi

    Nasional
    BERITA FOTO: Jokowi Kunjungi Lokasi Terdampak Perang di Ukraina

    BERITA FOTO: Jokowi Kunjungi Lokasi Terdampak Perang di Ukraina

    Nasional
    Anggaran Pemilu 2024 Diprediksi Berubah Lagi karena Pemekaran Papua dan IKN

    Anggaran Pemilu 2024 Diprediksi Berubah Lagi karena Pemekaran Papua dan IKN

    Nasional
    Komisi II Dorong Revisi UU Pemilu karena DOB Papua, Terkait IKN Akan Dikaji Lebih Serius

    Komisi II Dorong Revisi UU Pemilu karena DOB Papua, Terkait IKN Akan Dikaji Lebih Serius

    Nasional
    FDA Izinkan Vaksin Pfizer dan Moderna untuk Anak 6 Bulan, Menkes: Harus Ajukan Izin ke BPOM

    FDA Izinkan Vaksin Pfizer dan Moderna untuk Anak 6 Bulan, Menkes: Harus Ajukan Izin ke BPOM

    Nasional
    Masa Penahanan Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti Diperpanjang 40 Hari

    Masa Penahanan Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti Diperpanjang 40 Hari

    Nasional
    Akan Ada IKN dan 3 Provinsi Baru di Papua, KPU Ingin UU Pemilu Direvisi Sebelum 2023

    Akan Ada IKN dan 3 Provinsi Baru di Papua, KPU Ingin UU Pemilu Direvisi Sebelum 2023

    Nasional
    Proses Kebijakan Penambahan Kuota yang Panjang Jadi Alasan Kemenag Tak Buka Tambahan Keberangkatan Haji

    Proses Kebijakan Penambahan Kuota yang Panjang Jadi Alasan Kemenag Tak Buka Tambahan Keberangkatan Haji

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.