Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP: 5 Tokoh LSI Bermain di Elite daripada Rakyat

Kompas.com - 03/12/2012, 09:51 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil survei "Calon Presiden Indonesia 2014, Penilaian Opinion Leader" yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) dinilai tidak menggambarkan pilihan rakyat terhadap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan M Romahurmuziy.

Romahurmuziy atau akrab disapa Romi mempertanyakan pengaruh opinion leaders (OL) yang diambil LSI untuk meneruskan pandangannya itu kepada rakyat. Seharusnya, menurut dia, responden yang diambil adalah OL lokal.

"OL lokal bukan hanya didengar karena kejeliannya 'membaca', melainkan juga karena keteladanan mereka sehingga tingkat 'ketaatan' warga terhadap pendapat mereka lebih kuat," kata Romi melalui pesan singkat, Senin (3/12/2012).

Romi juga menilai, ada yang kurang dalam karakter lima tokoh teratas berdasarkan hasil survei, yakni kedekatan dengan rakyat. Kelima tokoh tersebut adalah Mahfud MD, Usuf Kalla, Dahlan Iskan, Sri Mulyani, dan Hidayat Nur Wahid. Beberapa tokoh tersebut, kata dia, lebih banyak "bermain" di elite ketimbang rakyat. Padahal, rakyatlah yang memilih.

Selain itu, tambah Romi, dari kelima tokoh tersebut, hanya satu tokoh yang berasal dari parpol, yakni Hidayat Nur Wahid (Partai Keadilan Sejahtera). Padahal, kata dia, capres dan cawapres hanya bisa dicalonkan oleh parpol.

"Karakter parpol di Indonesia mayoritas masih merupakan manifesto oligarki pendiri atau tokoh sentralnya sebagai pemegang saham tunggal. Parpol seperti itu sangat mungkin mencalonkan hanya kadernya atau pelanjut estafet yang disiapkan untuk mengamankan kepentingannya. Dengan demikian, rakyat hanya dapat memilih dari yang ada, bukan yang dikehendaki," kata Romi.

Selain itu, menurutnya, masih "terlalu pagi" untuk menggunakan hasil survei sebagai barometer Pemilu 2014. Pemungutan suara masih sekitar 20 bulan lagi.

"Melihat kebutuhan tiga modal untuk seorang capres, yakni modal politik, sosial, dan finansial, sepertinya Pemilu 2014 masih akan menjadi pertarungan para pendekar politik gaek yang memang telah berkiprah sejak Orde Baru," pungkas dia.

Seperti diberitakan, LSI mengambil 230 responden dengan latar belakang pengusaha, pemimpin redaksi media massa, dan purnawirawan jenderal. Mereka menilai 24 nama tokoh dengan lima kriteria utama, yaitu bisa dipercaya; tidak pernah terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme; tidak pernah melakukan tindak kriminal; mampu memimpin negara dan pemerintahan; serta berdiri di atas semua kelompok.

Hasil survei menunjukkan, dari 24 nama, hanya 18 tokoh yang lulus uji kualitas personal. Lima nama di antaranya memperoleh nilai di atas 70 dari rentang nilai 0 sampai 100. Mereka adalah Mahfud MD (79), Jusuf Kalla (77), Dahlan Iskan (76), Sri Mulyani Indrawati (72), dan Hidayat Nur Wahid (71).

Beberapa tokoh populer mendapat nilai lebih rendah, seperti Megawati Soekarnoputri (68), Hatta Rajasa (66), dan Prabowo Subianto (61).

Baca juga:
FOTO: Baliho "Rhoma Irama for Presiden"
Rhoma Belum Tentukan Cawapres 2014
Isu SARA Tak Halangi Tekad Rhoma Jadi Capres
Mahfud MD: Belum Ada Partai yang Saya Pilih
Lima Tokoh Paling Berkualitas untuk Capres 2014

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

    Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

    Nasional
    Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

    Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

    Nasional
    KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

    KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

    Nasional
    Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

    Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

    Nasional
    KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

    KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

    Nasional
    Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

    Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

    Nasional
    PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

    PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

    Nasional
    Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

    Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

    Nasional
    Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

    Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

    Nasional
    Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

    Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

    Nasional
    Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

    Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

    Nasional
    Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

    Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

    Nasional
    Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

    Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

    Nasional
    DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

    DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

    Nasional
    JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

    JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com