Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Golkar dan PDI-P Bersaing Ketat, Demokrat Terpuruk

Kompas.com - 19/11/2012, 16:31 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei yang dilakukan Indonesian Network Election Survey (INES) medio 5-21 Oktober 2012 menunjukkan, Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bersaing ketat jika pemilu legislatif diadakan saat ini. Tingkat elektabilitas Golkar 22,1 persen dan PDI-P 17,4 persen. Selanjutnya, Gerindra 14,3 persen, PAN 9,7 persen, Demokrat 8,4 persen, Nasdem 5,2 persen, PPP 4,4 persen, Hanura 3,8 persen, PKS 3,7 persen, dan PKB 2,9 persen.

Salah satu yang mengejutkan adalah tingkat keterpilihan Demokrat yang berada di posisi ke lima, bahkan di bawah Gerindra.

"Demokrat turun, padahal kinerja SBY tidak terlalu jelak. Mungkin karena banyak kadernya yang terlibat skandal korupsi. Gerindra dan PAN membuktikan diri bisa jadi kuda hitam" papar Direktur Data INES Sudrajat Sacawitra saat penyampaian hasil survei di Galeri Cafe TIM, Jakarta, Senin (19/11/2012).

Menanggapi hasil survei, politisi Partai Golkar Rully Chairul Azwar menilai, survei INES membuktikan partainya populer di mata masyarakat. Dengan percaya diri, Rully mengatakan, partainya telah matang di peta perpolitikan nasional sehingga masih dipercaya masyarakat. 

"Partai Golkar dapat membuktikan diri eksis sejak pemilu 1999. Konsolidasi setelah pemilu itu makin eksis. Hasil survei yang menempatkan Golkar di posisi pertama adalah hal yang lumprah," kata Rully.

Sementara itu, Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustopa menganggap survei ini sebagai masukan bagi partainya. Demokrat akan mengevaluasi kinerja internal partai. 

"Partai akan merancang dan merumuskan kegiatan ke depan karena hasil ini. Tapi, temuan fluktuasi itu biasa dalam soal elektabilitas. Ini sangat dipengaruhi dinamika politik yang terjadi,"terang Saan.

Survei ini dilakukan terhadap 6.000 responden, dengan margin of error +/- 2,5 persen dan tingkat kepercayaan 98 persen. Adapun, metode survei yang digunakan random sampling.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

    Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

    Nasional
    Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

    Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

    Nasional
    Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

    Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

    Nasional
    Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

    Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

    Nasional
    Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

    Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

    Nasional
    Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

    Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

    Nasional
    Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

    Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

    Nasional
    MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

    MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

    Nasional
    Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

    Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

    Nasional
    Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

    Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

    Nasional
    BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

    BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

    Nasional
    Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

    Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

    Nasional
    Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

    Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

    Nasional
    Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

    Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

    Nasional
    Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

    Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com