KPK Periksa Mantan Menteri BUMN Laksamana Sukardi

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Laksamana Sukardi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan outsourcing roll out-Customer Information System-Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) PT PLN tahun anggaran 2004-2008, Selasa (13/11/2012). Laksamana akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka kasus itu, mantan Direktur Utama PT Netway Utama, Gani Abdul Gani.

“Diperiksa sebagai saksi untuk GAG (Gani Abdul Gani),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha.

Laksamana tiba di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, sekitar pukul 10.00 WIB. Dia langsung masuk ke dalam gedung dan menunggu di lobi. Kepada para wartawan, Laksamana sempat melambaikan tangan dari dalam lobi gedung KPK. Laksamana dianggap tahu seputar kasus CIS-RISI ini.

Dia pernah bersaksi dalam persidangan kasus CIS-RISI dengan terdakwa mantan Direktur PLN Eddie Widiono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, tahun lalu. Dalam kesaksiannya, Laksamana mengakui kalau Kementerian BUMN menyetujui proyek CIS-RISI yang diadakan PT PLN tersebut. Menurutnya, tidak ada kejanggalan dalam proyek tersebut sehingga Kementerian BUMN menyetujuinya.

Dalam kasus ini, KPK menjerat Gani dan Eddie Widiono. Desember 2011 lalu, Eddie divonis lima tahun penjara di Pengadilan Tipikor Jakarta karena dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait proyek CIS-RISI tersebut.

Adapun Gani diduga ikut menerima keuntungan hasil korupsi proyek CIS-RISI yang merugikan negara hingga Rp 46,18 miliar. Gani disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP.

Amar putusan Eddie Widiono menyebutkan, Eddie terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara sendiri ataupun bersama-sama dengan eks General Manager PLN Disjaya Tangerang Margo Santoso, Fahmi Mochtar, serta Direktur Utama PT Netway Utama Gani Abdul Gani. Eddie melakukan penunjukan langsung terhadap PT Netway Utama sebagai pelaksana proyek CIS-RISI dengan nilai kontrak Rp 92,2 miliar. Padahal, pembebanan biaya pengadaan sebenarnya hanya Rp 46,1 miliar.

Dengan demikian, terdapat selisih sebesar Rp 46,1 miliar sebagai kerugian negara atas tindakan memperkaya Gani Abdul Gani atau PT Netway Utama. Senin (12/11/2012), KPK memeriksa mantan Menteri BUMN, Sofyan Djalil, sebagai saksi untuk Gani.

Dia dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai mantan komisaris PT PLN. Menurut Sofyan, dewan komisaris pernah tidak menyetujui proyek pengadaan itu dilakukan dengan penunjukan langsung. Komisaris menilai pengadaan proyek tidak mendesak. Adapun penunjukan langsung, menurutnya, merupakan keputusan dewan direksi. Saat itu, dewan direksi menilai ada teknologi yang unik dalam proyek itu sehingga lebih tepat jika dilakukan penunjukan langsung.

“Alasannya, mendesak, ada teknologi yang unik, komisaris waktu itu beda pendapat karena menurut kita enggak ada yang unik dan itu bisa ditender. Justru direksi beda pandangan dan akhirnya direksi melanjutkan program, bertahan pada program itu dan melanjutkan,” ujar Sofyan.