Mantan Dirut PLN Divonis 5 Tahun Penjara

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Direktur Utama PT PLN, Edhie Widiono Suwondho, divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan proyek outsourcing (tenaga luar) Customer Information System Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) di PLN Distribusi Jakarta Raya Tangerang 2004-2006. Edhie dijatuhi hukuman 5 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta, yang dapat diganti dengan hukuman kurungan 6 bulan.

Putusan tersebut dibacakan majelis hakim yang diketuai Tjokorda Rae Suamba di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (21/12/2011). "Menyatakan terdakwa Edhie Widiono sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama sehingga dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun, denda Rp 500 juta yang dapat diganti kurungan 6 bulan," kata Tjokorda.

Putusan ini lebih rendah dari tuntutan tim jaksa penuntut umum yang meminta Edhie dihukum 7 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta. Majelis hakim menilai, Edhie terbukti menyalahgunakan kewenangannya sehingga menimbulkan kerugian negara, tetapi menguntungkan orang lain atau korporasi.

Dia terbukti melakukan penunjukan langsung terhadap PT Netway Utama sebagai pelaksana proyek CIS-RISI. Akibatnya, negara merugi Rp 46 miliar. "Dalam perjanjian kerja sama Netway sudah dapat pembayaran secara bertahap dari Juni 2004 hingga Mei 2006 senilai Rp 92 miliar. Seharusnya biaya real pengadaan tersebut Rp 46 miliar. Terdapat selisih pembayaran Rp 46 miliar sehingga menguntungkan PT Netway Utama sejumlah tersebut," kata Tjokorda.

Namun, Edhie dianggap tidak terbukti menerima uang Rp 2 miliar seperti yang didakwakan kepadanya sehingga dia tidak diharuskan mengganti kerugian negara. Perbuatan Edhie itu dinilai melanggar Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Hal yang memberatkan Edhie adalah tindakan yang tidak profesional selaku Dirut PLN, sementara yang meringankan adalah Edhie tidak terbukti menerima uang hasil korupsi, berlaku sopan selama persidangan, dan masih memiliki tanggungan keluarga.

Menanggapi putusan tersebut, Edhie dan kuasa hukumnya pikir-pikir akan mengajukan banding atau tidak. Seusai persidangan, Edhie yang didampingi advokat Maqdir Ismail mengaku kecewa dengan putusan hakim.

Menurutnya, perhitungan kerugian negara yang diputuskan hakim tidak adil. "Keputusan tersebut di luar hukum, padahal sampai sekarang CIS RISI memberikan manfaat kepada pelanggan dan juga PLN. Tidak ada kerugian, tidak ada aliran dana," kata Edhie.