Kompas.com - 08/11/2012, 21:52 WIB
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD berpendapat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak perlu mencabut grasi terpidana kasus narkotika Meirika Franola alias Ola (42). Menurut dia, jika grasi dicabut kembali, hal tersebut akan menimbulkan preseden buruk bagi penegakan hukum.

"Kalau dicabut, itu bisa jadi preseden buruk, artinya bisa nanti suatu saat ada grasi dicabut lagi, ada grasi dicabut lagi, itu kan tidak bagus hukum bekerja begitu," ujar Mahfud di Jakarta, Kamis (8/11/2012).

Menurut Mahfud, memang belum ada aturan hukum yang melarang pencabutan grasi. Jika terjadi kesalahan pada penerima grasi, Presiden harus lebih hati-hati mengambil keputusan.

"Grasi itu adalah produk hukum yang sah sehingga mungkin tidak bagus kalau grasi itu dicabut. Tidak mungkin grasi itu dicabut. Tidak mungkin betul sih belum ada aturannya, tetapi menurut saya tidak bagus. Itu harus disesali saja bahwa itu dibuat secara tidak cermat," paparnya.

Karena itu, menurut Mahfud, Presiden tak perlu mencabut grasi. Sebab, sebagai residivis, Ola harus diadili kembali, kemudian vonisnya kembali dijatuhkan hukuman mati.

"Ini sekarang, kan tertangkap melakukan tindak pidana ulangan, residivis untuk tindak pidana yang sama. Itu diadili lagi sebagai kejahatan baru. Nah, di situlah dia dikasih hukuman mati. Itu jalan hukum yang pasti benar, enggak ada kontroversinya. Kalau grasi itu buruk bagi masa depan hukum, buruk bagi penataan hukum," paparnya.

Seperti diberitakan, Badan Narkotika Nasional menduga Ola menjadi otak penyelundupan sabu seberat 775 gram dari India ke Indonesia. Sabu itu dibawa oleh kurir, NA (40), dengan menumpang pesawat. NA, yang seorang ibu rumah tangga, ditangkap BNN di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, 4 Oktober lalu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pada Agustus 2000, Ola bersama dua sepupunya, Deni Setia Maharwa alias Rafi Muhammed Majid dan Rani Andriani, divonis hukuman mati. Mereka terbukti bersalah menyelundupkan 3,5 kilogram heroin dan 3 kg kokain melalui Bandara Soekarno-Hatta ke London, 12 Januari 2000.

Belum lama ini, Ola yang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Wanita Tangerang memperoleh grasi sehingga vonis hukuman mati yang harus dijalaninya diringankan menjadi hukuman seumur hidup. Grasi ini juga diperoleh Deni.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Dituntut 12 Tahun Penjara

    Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Dituntut 12 Tahun Penjara

    Nasional
    Jokowi Perintahkan Karantina untuk Pelaku Perjalanan Internasional Tetap 10 Hari

    Jokowi Perintahkan Karantina untuk Pelaku Perjalanan Internasional Tetap 10 Hari

    Nasional
    Kegiatan Berkumpul Selama Nataru Akan Dibatasi Maksimal 50 Orang

    Kegiatan Berkumpul Selama Nataru Akan Dibatasi Maksimal 50 Orang

    Nasional
    Mahfud: Kalau Saya Hanya Takut kepada Hukum, Saya Bisa Main-main...

    Mahfud: Kalau Saya Hanya Takut kepada Hukum, Saya Bisa Main-main...

    Nasional
    Jelang Libur Nataru, Airlangga: Yang 'Travelling' yang Sudah Divaksin, yang Belum Tidak

    Jelang Libur Nataru, Airlangga: Yang "Travelling" yang Sudah Divaksin, yang Belum Tidak

    Nasional
    Menteri PPPA Harap KPU dan Bawaslu Jadi Pelopor bagi Perempuan Berpartisipasi dalam Mengambil Keputusan

    Menteri PPPA Harap KPU dan Bawaslu Jadi Pelopor bagi Perempuan Berpartisipasi dalam Mengambil Keputusan

    Nasional
    Jokowi Akan Tinjau Dampak Bencana Erupsi Gunung Semeru Besok

    Jokowi Akan Tinjau Dampak Bencana Erupsi Gunung Semeru Besok

    Nasional
    Jokowi Minta Penyuntikan Vaksin Covid-19 Booster Mulai Disiapkan

    Jokowi Minta Penyuntikan Vaksin Covid-19 Booster Mulai Disiapkan

    Nasional
    Varian Omicron Terdeteksi di 45 Negara, Pemerintah Masih Evaluasi Perkembangannya

    Varian Omicron Terdeteksi di 45 Negara, Pemerintah Masih Evaluasi Perkembangannya

    Nasional
    Terima Tawaran Jadi ASN Polri, Novel Baswedan: Untuk Kepentingan Bangsa dan Negara, Sulit buat Kami Tolak

    Terima Tawaran Jadi ASN Polri, Novel Baswedan: Untuk Kepentingan Bangsa dan Negara, Sulit buat Kami Tolak

    Nasional
    PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang 7-23 Desember 2021

    PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang 7-23 Desember 2021

    Nasional
    Kemendagri Bakal Jemput Bola Ganti Dokumen Kependudukan Korban Erupsi Gunung Semeru

    Kemendagri Bakal Jemput Bola Ganti Dokumen Kependudukan Korban Erupsi Gunung Semeru

    Nasional
    Survei Sebut Mayoritas Responden Tolak Perpanjangan PPKM, Ini Kata Stafsus Mensesneg

    Survei Sebut Mayoritas Responden Tolak Perpanjangan PPKM, Ini Kata Stafsus Mensesneg

    Nasional
    57 Eks Pegawai KPK Akan Gabung Polri, Johan Budi: Tetaplah Berantas Korupsi

    57 Eks Pegawai KPK Akan Gabung Polri, Johan Budi: Tetaplah Berantas Korupsi

    Nasional
    Polri Geser KPK dalam Survei Kepercayaan Publik, Ini Kata Komisi Antirasuah

    Polri Geser KPK dalam Survei Kepercayaan Publik, Ini Kata Komisi Antirasuah

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.