Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Dahlan Suruh Utusan ke BK

Kompas.com - 08/11/2012, 13:49 WIB
Didik Purwanto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri BUMN Dahlan Iskan membeberkan alasannya tidak menghadiri rapat Badan Kehormatan (BK) di DPR kemarin. Padahal, agendanya Dahlan harus menyerahkan dokumen tambahan berisi nama-nama oknum DPR pemeras anak usaha BUMN.

"Soal itu, kenapa bukan saya yang ke sana, karena saya sudah mengutus orang ke BK jam empat sore. Saat itu, saya harus ke bandara dan pergi keluar kota. Kebetulan memang sedang sibuk," kata Dahlan di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (8/11/2012).

Menurut Dahlan, absennya dia di rapat BK memang bukan disengaja. Sebab, Ketua BK DPR sendiri membolehkan Dahlan tidak hadir ke BK hanya untuk menyerahkan nama-nama anggota DPR yang diduga memeras BUMN.

"Ketua BK itu membolehkan saya tidak datang sendiri ke BK, jadi boleh mengirim utusan, yang penting berkasnya sampai ke BK," katanya.

Di dalam berkas tersebut, Dahlan menyebut ada enam nama anggota DPR yang diduga memeras BUMN. Daftar itu melengkapi dua nama anggota DPR yang telah diserahkan ke BK DPR Senin lalu.

"Tapi, sesuai komitmen awal, saya tidak akan menyebut nama-nama itu. Soalnya, laporan ke BK ini memang sifatnya rahasia. Jadi, tidak baik saya ungkapkan. Tapi, kalau BK mau sebut, ya silakan," katanya.

Seperti diberitakan, perwakilan Menteri BUMN Dahlan Iskan telah menyerahkan dokumen tambahan terkait oknum anggota DPR yang diduga telah memeras direksi BUMN kepada Sekretariat BK DPR. Dokumen berupa surat itu diserahkan Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN Hambra Samal, Rabu (7/11/2012).

Kepala Sekretariat BK DPR Cholidah Indriana membenarkan adanya penyerahan dokumen itu. "Ya, sudah tadi diberikan sekitar pukul 15.30 oleh perwakilan Pak Dahlan, yaitu Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN Hambra. Dia datang sendirian," ujar Cholidah, Rabu (7/11/2012), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Surat yang dibungkus amplop coklat Kementerian BUMN bernomor SR 632 MBU 2012 tertanggal 7 November 2012 itu tampak ditujukan kepada pimpinan BK. "Suratnya ini disimpan dulu di sekretariat komisi sampai ada pimpinan yang datang. Perintah dari pimpinan BK, surat ini kami simpan dan belum boleh dibuka ke publik," ujar Cholidah.

Ikuti berita selengkapnya dalam topik Dahlan Iskan Versus DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

    Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

    Nasional
    Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

    Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

    Nasional
    Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

    [POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

    Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

    Nasional
    Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

    Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

    Nasional
    Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

    Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

    Nasional
    Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

    Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

    Nasional
    Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

    Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

    Nasional
    Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

    Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

    Nasional
    Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

    Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

    Nasional
    Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

    Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

    Nasional
    Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

    Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

    Nasional
    Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

    Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com