Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: BK Jadi Pahlawan Nasional, Hentikan "Desoekarnoisasi"

Kompas.com - 07/11/2012, 06:47 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — PDI Perjuangan bersyukur bahwa keraguan tentang status Pahlawan Nasional untuk Soekarno (Bung Karno) yang selama ini muncul telah hilang dengan dianugerahinya gelar Pahlawan Nasional kepada Bung Karno oleh pemerintah.

"Pemberian gelar Pahlawan Nasional ini adalah salah satu pengakuan nyata terhadap jasa dan pengorbanan beliau untuk negara dan bangsa Indonesia," kata Puan Maharani, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR, di Jakarta, Rabu (7/11/2012).

Puan mengatakan, selama ini, perdebatan di masyarakat yang muncul ialah apakah Bung Karno bisa disebut sebagai Pahlawan Nasional seperti diatur Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Pasalnya, Bung Karno dan Mohammad Hatta sudah diberi gelar Pahlawan Proklamator.

"Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Bung Karno sekaligus jadi penanda bahwa gerakan desoekarnoisasi yang selama ini terjadi harus dihentikan. Sekarang kita tempatkan Bung Karno pada posisi yang sepantasnya sebagai salah satu founding fathers bangsa Indonesia," kata cucu dari Bung Karno itu.

Puan menambahkan, pihaknya berharap pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Bung Karno menjadi momentum untuk mengingatkan kembali rakyat Indonesia, khususnya kalangan muda, tentang berbagai peran Bung Karno untuk mewujudkan kedaulatan bangsa Indonesia. Selama ini, menurut dia, peran itu masih belum dimunculkan.

"Pada masa-masa sebelumnya, jasa serta peran Bung Karno dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia sudah mengalami distorsi. Akibatnya, banyak yang memiliki pemahaman keliru dan tidak lengkap tentang siapa sesungguhnya sosok Bung Karno serta jasa dan pengorbanan untuk kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia," pungkas putri Megawati Soekarnoputri itu.

Sebelumnya, pemerintah menganugerahi Soekarno dan Hatta sebagai Pahlawan Nasional. Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional akan diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada keluarga Bung Karno dan Bung Hatta di Istana Negara, Rabu (7/11/2012).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

    Nasional
    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

    Nasional
    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Nasional
    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Nasional
    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Nasional
    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Nasional
    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Nasional
    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Nasional
    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Nasional
    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    Nasional
    Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

    Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

    Nasional
    Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

    Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

    Nasional
    Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

    Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

    Nasional
    Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

    Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com