Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Minta Kejagung Perbaiki Kinerja

Kompas.com - 06/11/2012, 11:34 WIB
M Fajar Marta

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — DPR meminta Kejaksaan Agung memperbaiki kinerjanya terlebih dahulu sebelum mendapatkan tambahan anggaran untuk penyelidikan dan penyidikan. Jika kinerja Kejagung buruk, anggarannya justru bisa dikurangi.

"Kebijakan anggaran APBN adalah berbasis kinerja. Kalau kinerja buruk, sudah sepatutnya anggaran pun dikurangi," kata anggota Komisi III dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo.

Menurut Bambang, Komisi III DPR memang bertekad agar kinerja Kejagung bisa sebaik KPK. Komisi III tengah mengupayakan pada APBN 2013, anggaran Kejagung khususnya untuk pendidikan, penyelidikan, dan penyidikan ditingkatkan setara dengan KPK. "Namun, untuk menuju ke sana, Kejagung harus menunjukkan dulu tren kinerja yang membaik atau meningkat," ujarnya.

Kinerja Kejagung saat ini masih jauh di bawah KPK. Terdapat sejumlah kasus korupsi yang ditangani Kejagung yang berlarut-larut penyelesaiannya, antara lain kasus korupsi proyek bioremediasi pada PT Chevron Pasific Indonesia, kasus korupsi jaringan internet pada PT IM2, anak usaha PT Indosat Tbk; kasus korupsi pengadaan alat laboratorium pada Universitas Sriwijaya, kasus proyek pengadaan alat laboratorium IPA madrasah Tsanawiah dan Aliah pada Kementarian Agama, dan proyek pengadaan alat bantu pendidikan dokter pada Kementerian Kesehatan.

Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika juga menyatakan hal serupa. "Kami meminta Kejagung melakukan reformasi fundamental di jajaran Pidana Khusus sebelum anggaran operasional dan tunjangannya disamakan dengan KPK," katanya.

Gede Pasek juga mengatakan, Jaksa Agung Muda Pengawasan harus berperan aktif melakukan pengawasan terhadap kinerja Pidsus. "Jaksa Agung juga sebaiknya tidak segan-segan melakukan perombakan total pada Pidana Khusus dan diisi dengan orang-orang yang berpengalaman dan berpengetahuan hukum pemberantasan korupsi sehingga Kejagung citranya akan membaik," paparnya.

Menanggapi permintaan DPR tersebut, Wakil Jaksa Agung Darmono mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk terus berusaha memperbaiki kinerja kejaksaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sahroni Ungkap Anak SYL Indira Chunda Tak Pernah Aktif di DPR

Sahroni Ungkap Anak SYL Indira Chunda Tak Pernah Aktif di DPR

Nasional
Kemenag Imbau Jemaah Haji Indonesia Pakai Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

Kemenag Imbau Jemaah Haji Indonesia Pakai Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

Nasional
Mahasiswa Kritik Kenaikan UKT: Persempit Kesempatan Rakyat Bersekolah hingga Perguruan Tinggi

Mahasiswa Kritik Kenaikan UKT: Persempit Kesempatan Rakyat Bersekolah hingga Perguruan Tinggi

Nasional
Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

Nasional
Megawati hingga Puan Bakal Pidato Politik di Hari Pertama Rakernas PDI-P

Megawati hingga Puan Bakal Pidato Politik di Hari Pertama Rakernas PDI-P

Nasional
Kunjungi Lokasi Bencana Banjir Bandang di Agam, Zulhas Temui Pengungsi dan Berikan Sejumlah Bantuan

Kunjungi Lokasi Bencana Banjir Bandang di Agam, Zulhas Temui Pengungsi dan Berikan Sejumlah Bantuan

Nasional
Diterima Hasto, Pawai Obor Api Abadi dari Mrapen sampai di Jakarta Jelang Rakernas PDI-P

Diterima Hasto, Pawai Obor Api Abadi dari Mrapen sampai di Jakarta Jelang Rakernas PDI-P

Nasional
Sahroni Pastikan Hadiri Sidang SYL untuk Diperiksa Sebagai Saksi

Sahroni Pastikan Hadiri Sidang SYL untuk Diperiksa Sebagai Saksi

Nasional
LPSK Sebut Masih Telaah Permohonan Perlindungan Saksi Fakta Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

LPSK Sebut Masih Telaah Permohonan Perlindungan Saksi Fakta Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

Nasional
Ketua BKSAP Perkuat Komitmen Parlemen Anti-Korupsi dan Dorong Demokrasi Lingkungan di Asia Tenggara

Ketua BKSAP Perkuat Komitmen Parlemen Anti-Korupsi dan Dorong Demokrasi Lingkungan di Asia Tenggara

Nasional
Pasal-pasal di RUU Penyiaran Dinilai Berupaya Mengendalikan dan Melemahkan Pers

Pasal-pasal di RUU Penyiaran Dinilai Berupaya Mengendalikan dan Melemahkan Pers

Nasional
Korban Meninggal akibat Banjir Lahar di Sumbar Kembali Bertambah, Total 62 Orang

Korban Meninggal akibat Banjir Lahar di Sumbar Kembali Bertambah, Total 62 Orang

Nasional
Indonesia Dukung Pembentukan Global Water Fund di World Water Forum Ke-10

Indonesia Dukung Pembentukan Global Water Fund di World Water Forum Ke-10

Nasional
Waisak 2024, Puan Ajak Masyarakat Tebar Kebajikan dan Pererat Kerukunan

Waisak 2024, Puan Ajak Masyarakat Tebar Kebajikan dan Pererat Kerukunan

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Harap Kedamaian Selalu Menyertai

Jokowi Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Harap Kedamaian Selalu Menyertai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com