Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Denny: Tak Elok, Gugatan Korlantas terhadap KPK

Kompas.com - 30/10/2012, 13:55 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana menilai, gugatan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri yang dilayangkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak tepat. Dia mengatakan, tidak elok jika dua institusi penegak hukum saling menggugat.

"Kalaupun ada pihak yang kalah, maka jumlah miliaran uang yang harus dibayarkan toh juga uang dari negara. Menjadi tidak elok dan menjadi lucu," kata Denny, saat ditemui di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta, Selasa (30/10/2012).

Dalam gugatannya Korlantas Polri meminta KPK mengembalikan dokumen hasil sitaan dari Gedung Korlantas yang dianggap tidak berkaitan dengan kasus dugaan korupsi simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) yang ditangani lembaga antikorupsi itu. Menurut Denny, masalah dokumen sitaan ini sedianya cukup dikomunikasikan dan dikoordinasikan tanpa melalui proses gugat di pengadilan. Dia juga meyakini, KPK akan mengembalikan dokumen-dokumen sitaan tersebut jika memang dianggap tidak ada kaitannya dengan kasus simulator SIM.

"Dengan komunikasi dan koordinasi, gugatan nantinya menjadi tidak relevan," tambah Denny.

Ia mengatakan, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani perkara gugatan Korlantas ke KPK, pasti akan mendorong agar gugatan tidak dilanjutkan.

"Yang namanya gugatan itu, awal-awalnya mediasi, perdamaian. Pasti hakim akan dorong agar gugatan ini tidak berlanjut," kata Denny.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Johan Budi tidak ingin menilai apakah gugatan yang diajukan Korlantas ini tepat atau tidak. KPK menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian hakim. Meski demikian, KPK mengaku siap menghadapi proses persidangan perkara yang dimulai 1 November mendatang.

Menurut pihak KPK dan Korlantas, gugatan ini diajukan sebelum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menengahi kisruh penanganan kasus simulator SIM antara KPK dengan Kepolisian RI. Setelah ada instruksi Presiden yang menyatakan KPK berwenang sepenuhnya atas penanganan kasus simulator SIM, Johan mengatakan, masalah gugatan ini juga akan dibahas dalam pertemuan tim teknis KPK-Polri terkait koordinasi pelimpahan berkas perkara simulator SIM.

Baca juga:
Djoko: Polri Tak Bantah Presiden
Dokumen yang Diminta Korlantas Terkait Proyek Pelat Mobil
Digugat Korlantas, KPK Percayakan ke Hakim

Berita terkait juga dapat diikuti dalam topik:
Korlantas Gugat KPK
Dugaan Korupsi Korlantas Polri
Polisi vs KPK

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

    Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

    Nasional
    Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

    Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

    Nasional
    PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

    PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

    Nasional
    Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

    Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

    Nasional
    Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

    Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

    Nasional
    PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

    PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

    Nasional
    Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

    Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

    Nasional
    VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

    VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

    Nasional
    La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

    La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

    Nasional
    La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

    La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

    Nasional
    Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

    Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

    Nasional
    Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

    Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

    Nasional
    Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

    Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

    Nasional
    Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

    Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

    Nasional
    Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

    Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com