Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Denny: Tak Elok, Gugatan Korlantas terhadap KPK

Kompas.com - 30/10/2012, 13:55 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana menilai, gugatan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri yang dilayangkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak tepat. Dia mengatakan, tidak elok jika dua institusi penegak hukum saling menggugat.

"Kalaupun ada pihak yang kalah, maka jumlah miliaran uang yang harus dibayarkan toh juga uang dari negara. Menjadi tidak elok dan menjadi lucu," kata Denny, saat ditemui di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta, Selasa (30/10/2012).

Dalam gugatannya Korlantas Polri meminta KPK mengembalikan dokumen hasil sitaan dari Gedung Korlantas yang dianggap tidak berkaitan dengan kasus dugaan korupsi simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) yang ditangani lembaga antikorupsi itu. Menurut Denny, masalah dokumen sitaan ini sedianya cukup dikomunikasikan dan dikoordinasikan tanpa melalui proses gugat di pengadilan. Dia juga meyakini, KPK akan mengembalikan dokumen-dokumen sitaan tersebut jika memang dianggap tidak ada kaitannya dengan kasus simulator SIM.

"Dengan komunikasi dan koordinasi, gugatan nantinya menjadi tidak relevan," tambah Denny.

Ia mengatakan, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani perkara gugatan Korlantas ke KPK, pasti akan mendorong agar gugatan tidak dilanjutkan.

"Yang namanya gugatan itu, awal-awalnya mediasi, perdamaian. Pasti hakim akan dorong agar gugatan ini tidak berlanjut," kata Denny.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Johan Budi tidak ingin menilai apakah gugatan yang diajukan Korlantas ini tepat atau tidak. KPK menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian hakim. Meski demikian, KPK mengaku siap menghadapi proses persidangan perkara yang dimulai 1 November mendatang.

Menurut pihak KPK dan Korlantas, gugatan ini diajukan sebelum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menengahi kisruh penanganan kasus simulator SIM antara KPK dengan Kepolisian RI. Setelah ada instruksi Presiden yang menyatakan KPK berwenang sepenuhnya atas penanganan kasus simulator SIM, Johan mengatakan, masalah gugatan ini juga akan dibahas dalam pertemuan tim teknis KPK-Polri terkait koordinasi pelimpahan berkas perkara simulator SIM.

Baca juga:
Djoko: Polri Tak Bantah Presiden
Dokumen yang Diminta Korlantas Terkait Proyek Pelat Mobil
Digugat Korlantas, KPK Percayakan ke Hakim

Berita terkait juga dapat diikuti dalam topik:
Korlantas Gugat KPK
Dugaan Korupsi Korlantas Polri
Polisi vs KPK

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

    Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

    Nasional
    Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

    Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

    Nasional
    KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

    KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

    Nasional
    Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

    Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

    Nasional
    Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

    Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

    Nasional
    Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

    Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

    Nasional
    Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

    Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

    Nasional
    Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

    Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

    Nasional
    MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

    MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

    Nasional
    Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

    Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

    Nasional
    MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

    MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

    [POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

    Nasional
    Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

    Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

    Nasional
    Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

    Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com