Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo-Wiranto Bersaing di Survei LSN

Kompas.com - 22/10/2012, 12:52 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Masyarakat disebut masih tertarik kepada tokoh dengan latar belakang militer untuk memimpin pada 2014 . Alasannya, masyarakat membutuhkan tokoh dengan karakter tegas yang diasosiasikan berlatar belakang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Demikian disampaikan Direktur Lembaga Survei Nasional (LSN) Umar S Bakry saat menyampaikan hasil survei lembaganya, Senin (22/10/2012), di Jakarta. Survei ini digelar pada 10-24 September 2012 dengan sampel 1.230 responden yang tersebar di 33 provinsi.

Umar mengatakan, dari hasil survei, dua mantan perwira tinggi TNI berada di urutan teratas jika pemilu digelar saat ini, yakni Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto (elektabilitas 20,1 persen) dan Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto (12 persen).

Adapun tokoh-tokoh sipil berada di bawah keduanya, yakni Jusuf Kalla (9,4 persen), Megawati Soekarno Putri (8,8 persen), Aburizal Bakrie (7,1 persen), Sri Sultan Hamengkubuwono X (6,3 persen), Mahfud MD (5,8 persen), Joko Widodo (4,7 persen), Surya Paloh (3,3 persen), Dahlan Iskan (2,6 persen), Hidayat Nur Wahid (1,7 persen), dan Hatta Radjasa (1,2 persen).

Tokoh lain adalah Sutiyoso (0,8 persen), Suryadarma Ali (0,6 persen), Kristiani Herawati (0,4 persen), Anas Urbaningrum (0,3 persen). Terakhir tokoh militer yang masih aktif yakni Pramono Edhie Wibowo (0,1 persen).

Umar mengatakan, publik cenderung tidak puas dengan kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebanyak 47,2 persen responden menilai, Yudhoyono kurang tegas dalam periode kedua kepemimpinannya. Akibat situasi kepemimpinan sekarang, kata dia, publik mendambakan sosok yang tegas.

"Sebanyak 56,8 persen responden mengaku suka dengan figur capres yang tegas," kata Umar.

Ketika ditanya mengapa elektabilitas Wiranto bisa berada di urutan teratas, padahal hasil jajak pendapat berbagai lembaga survei menunjukkan elektabilitas Wiranto rendah, menurut Umar, kemungkinan hal itu terjadi akibat gencarnya publikasi Wiranto selama bulan Ramadhan.

"Prabowo dan Wiranto banyak menghiasi media selama puasa. Kalau kita survei lagi tiga bulan mendatang, hasilnya bisa saja berubah," ujar Umar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

    Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

    Nasional
    SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

    SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

    Nasional
    DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

    DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

    Nasional
    Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

    Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

    Nasional
    KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

    KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

    Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Nasional
    MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    Nasional
    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com