Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Tiga Parpol Terpopuler Versi Survei PWS

Kompas.com - 21/10/2012, 15:45 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Survei yang dilakukan Political Weather Station menempatkan Partai Golkar, PDI Perjuangan, dan Partai Demokrat sebagai tiga partai politik atau parpol terpopuler. Partai Golkar menempati urutan teratas dalam hal popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitasnya menjelang Pemilu 2014, dengan dipilih oleh 98 responden, diikuti PDI Perjuangan (97 persen) dan Partai Demokrat (95 persen).

Untuk mengukur popularitas, pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah, "Apakah Anda pernah mengenal atau mendengar 10 parpol di bawah ini?" Sepuluh partai yang disebut secara terbuka adalah Partai Golkar, PPP, PAN, PKB, Partai Hanura, PKS, Partai Nasdem, PDI-P, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra. Seteah Partai Golkar, PDI Perjuangan, dan Partai Demokrat, berturut-turut diisi PPP (94 persen), Partai Gerindra (94 persen), PAN (93,55 persen), PKB (92,05 persen), dan Partai Nasdem (89,1 persen).

Untuk tingkat akseptabilitas, responden diberi pertanyaan, "Apakah Anda suka atau tidak suka dengan 10 parpol berikut ini?" Hasilnya, Partai Golkar tetap tertinggi dengan 51,4 persen, Partai Gerindra 46,54 persen, PDI-P 45,79 persen, dan PKB 44,01 persen.

Adapun saat responden ditanyakan mengenai partai yang akan dipilih jika pemilu dilakukan hari ini, hasilnya menyebar secara merata. Sebanyak 19,71 persen responden mengaku memilih Partai Golkar, PDI-P (16,79 persen), Partai Gerindra (10 persen), Partai Demokrat (6,91 persen), dan Partai Nasdem (6,07 persen). Selain itu, 12 persen responden belum menentukan pilihan, dan 10 persen merahasiakan pilihannya. 

"Popularitas Golkar masih tinggi karena mereka jeli membaca peta keinginan masyarakat. Mereka menjalankan program andalannya, yakni program UMKM yang mendapat simpati publik," ujar Direktur Riset PWS Marsedes Marbun, Minggu (21/10/2012) di Hotel Atlet Century, Jakarta.

Selain itu, Marbun menilai, meningkatnya suara Golkar karena dukungan pada Partai Demokrat terpuruk. Hal ini terlihat dari persepsi masyarakat terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebanyak 56 persen responden menilai, periode kedua pemerintahan SBY tidak membawa perubahan. Sementara itu, 25 persen lainnya menyatakan lebih buruk. Masyarakat juga melihat kebijakan pemerintah di bidang ekonomi tidak memuaskan. Padahal, sektor ini menjadi kebijakan prioritas kedua yang menurut masyarakat harus dilakukan setelah penegakan hukum.

Sebanyak 62,8 persen responden menyatakan ketidakpuasannya atas kebijakan ekonomi pemerintahan SBY. Di bidang hukum, 57,2 persen responden tidak puas, dan hanya 23,5 persen yang puas atas program pemerintah di bidang ini. Pandangan-pandangan masyarakat ini dinilai berkontribusi terhadap melorotnya suara Partai Demokrat.

Menurut Marbun, pada bagian ini, Partai Golkar menyalip Partai Demokrat dengan program UMKM yang digalangnya. Adapun survei yang dilakukan di 33 provinsi di Indonesia ini dilaksanakan pada 15 September hingga 15 Oktober 2012. Jumlah sampel yang digunakan yakni 1.070 responden dengan margin of error +/- 3 persen. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yakni multi-stage random sampling. Sementara itu, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan pedoman kuesioner.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

    Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

    Nasional
    Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

    Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

    Nasional
    Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: 'Skincare' Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

    Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: "Skincare" Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

    Nasional
    Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

    Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

    Nasional
    'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

    "Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

    Nasional
    Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

    Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

    Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

    Nasional
    Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

    Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

    [POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

    Nasional
    Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

    Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

    Nasional
    Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

    Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

    Nasional
    Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

    Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

    Nasional
    KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

    KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com