Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Tiga Parpol Terpopuler Versi Survei PWS

Kompas.com - 21/10/2012, 15:45 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Survei yang dilakukan Political Weather Station menempatkan Partai Golkar, PDI Perjuangan, dan Partai Demokrat sebagai tiga partai politik atau parpol terpopuler. Partai Golkar menempati urutan teratas dalam hal popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitasnya menjelang Pemilu 2014, dengan dipilih oleh 98 responden, diikuti PDI Perjuangan (97 persen) dan Partai Demokrat (95 persen).

Untuk mengukur popularitas, pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah, "Apakah Anda pernah mengenal atau mendengar 10 parpol di bawah ini?" Sepuluh partai yang disebut secara terbuka adalah Partai Golkar, PPP, PAN, PKB, Partai Hanura, PKS, Partai Nasdem, PDI-P, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra. Seteah Partai Golkar, PDI Perjuangan, dan Partai Demokrat, berturut-turut diisi PPP (94 persen), Partai Gerindra (94 persen), PAN (93,55 persen), PKB (92,05 persen), dan Partai Nasdem (89,1 persen).

Untuk tingkat akseptabilitas, responden diberi pertanyaan, "Apakah Anda suka atau tidak suka dengan 10 parpol berikut ini?" Hasilnya, Partai Golkar tetap tertinggi dengan 51,4 persen, Partai Gerindra 46,54 persen, PDI-P 45,79 persen, dan PKB 44,01 persen.

Adapun saat responden ditanyakan mengenai partai yang akan dipilih jika pemilu dilakukan hari ini, hasilnya menyebar secara merata. Sebanyak 19,71 persen responden mengaku memilih Partai Golkar, PDI-P (16,79 persen), Partai Gerindra (10 persen), Partai Demokrat (6,91 persen), dan Partai Nasdem (6,07 persen). Selain itu, 12 persen responden belum menentukan pilihan, dan 10 persen merahasiakan pilihannya. 

"Popularitas Golkar masih tinggi karena mereka jeli membaca peta keinginan masyarakat. Mereka menjalankan program andalannya, yakni program UMKM yang mendapat simpati publik," ujar Direktur Riset PWS Marsedes Marbun, Minggu (21/10/2012) di Hotel Atlet Century, Jakarta.

Selain itu, Marbun menilai, meningkatnya suara Golkar karena dukungan pada Partai Demokrat terpuruk. Hal ini terlihat dari persepsi masyarakat terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebanyak 56 persen responden menilai, periode kedua pemerintahan SBY tidak membawa perubahan. Sementara itu, 25 persen lainnya menyatakan lebih buruk. Masyarakat juga melihat kebijakan pemerintah di bidang ekonomi tidak memuaskan. Padahal, sektor ini menjadi kebijakan prioritas kedua yang menurut masyarakat harus dilakukan setelah penegakan hukum.

Sebanyak 62,8 persen responden menyatakan ketidakpuasannya atas kebijakan ekonomi pemerintahan SBY. Di bidang hukum, 57,2 persen responden tidak puas, dan hanya 23,5 persen yang puas atas program pemerintah di bidang ini. Pandangan-pandangan masyarakat ini dinilai berkontribusi terhadap melorotnya suara Partai Demokrat.

Menurut Marbun, pada bagian ini, Partai Golkar menyalip Partai Demokrat dengan program UMKM yang digalangnya. Adapun survei yang dilakukan di 33 provinsi di Indonesia ini dilaksanakan pada 15 September hingga 15 Oktober 2012. Jumlah sampel yang digunakan yakni 1.070 responden dengan margin of error +/- 3 persen. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yakni multi-stage random sampling. Sementara itu, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan pedoman kuesioner.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Arief Poyuono Ajukan Amicus Curiae, Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

    Arief Poyuono Ajukan Amicus Curiae, Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

    Nasional
    Optimis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

    Optimis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

    Nasional
    Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

    Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

    Nasional
    Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

    Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Ditanya Progres Komunikasi dengan PKB dan PPP, Gerindra: Jos!

    Ditanya Progres Komunikasi dengan PKB dan PPP, Gerindra: Jos!

    Nasional
    Ditanya Kemungkinan Gerindra Kembali Dukung Anies di Pilkada DKI, Gerindra: Anies Siapa?

    Ditanya Kemungkinan Gerindra Kembali Dukung Anies di Pilkada DKI, Gerindra: Anies Siapa?

    Nasional
    Dituding Jadi Penghambat Pertemuan Megawati dengan Jokowi, Hasto: Apa Perlu Saya Bacakan Komentar Anak Ranting?

    Dituding Jadi Penghambat Pertemuan Megawati dengan Jokowi, Hasto: Apa Perlu Saya Bacakan Komentar Anak Ranting?

    Nasional
    Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

    Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

    Nasional
    Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

    Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

    Nasional
    Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi Kasus APD Covid-19

    Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi Kasus APD Covid-19

    Nasional
    Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

    Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

    Nasional
    Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

    Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

    Nasional
    Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

    Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

    Nasional
    Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

    Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

    Nasional
    Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

    Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com