Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Partai Islam Bukan Penggembira Pemilu

Kompas.com - 20/10/2012, 15:13 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Shohibul Iman, menilai hasil beberapa lembaga survei yang mengatakan partai Islam hanya menjadi penggembira pemilihan umum (Pemilu) 2014 tidak benar.

Menurutnya kesimpulan itu hanyalah opini karena tidak disertai bukti akademis yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Hasil survei-survei itu bagi kami (PKS) adalah sebuah masukan berharga dan kami akan melihat semua dalam kaidah akademik. Tapi kalau penggiringan dan politisasi atas hasil survei akan kami kritisi," ujar Iman di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/10/2012).

Imam mengatakan, lembaga survei yang melakukan survei tentang partai Islam tidak sesuai dengan kaidah akademis. Sebab, metodologi yang digunakan dalam melakukan survei dinilainya tidak jelas.

Menurutnya, masih banyak yang harus diperbaiki dalam metodologi survei, terutama mengenai margin error yang digunakan menjadi ukuran.

"Kami berhak pertanyakan metodologinya karena banyak error yang terjadi di situ," tambahnya.

Lebih jauh, Imam mengungkapkan kepentingan Islam yang terwadahi dalam partai politik tidak boleh dinafikan. Hal tersebut akan positif bagi perkembangan Islam di Indonesia.

Partai berbasiskan agama, terangnya, merupakan fakta historis. Sehingga partai-partai Islam harus dapat berfungsi sebagai partai agama sekaligus memperhatikan permasalahan bangsa.

Partai Islam, pungkasnya, tetap akan eksis dan mewarnai pemilihan umum Indonesia.

"Kalau digiring pada opini partai Islam akan berakhir, itu tidak sesuai fakta historis. Parpol Islam harus tetap ada," tandas Iman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com