Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Beri Kesempatan Novel Selesaikan Kasus di KPK

Kompas.com - 16/10/2012, 10:56 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Timur Pradopo menyatakan, penyidikaan kasus Komisaris Novel Baswedan tetap berjalan. Namun, Porli menunggu waktu yang tepat, sehingga tidak mengganggu tugas Novel sebagai penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), salah satunya menangani kasus dugaan korupsi simulator SIM, yang menyeret beberapa jenderal kepolisian.

"Tentunya kita kasih kesempatan pada beliau penyidik KPK untuk menyelesaikan kasus yang sedang ditangani sekarang, baru bicara setelah itu," kata Timur di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (16/10/2012).

Sebelumnya, langkah penyidik Polda Bengkulu dan Polda Metro Jaya yang mendatangi gedung KPK, Kuningan, Jumat (5/10/2012) malam, dinilai tidak tepat baik waktu dan cara penangannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelum peristiwa itu, KPK baru saja melakukan pemeriksaan terhadap Inspektur Jenderal Djoko Susilo atas kasus dugaan korupsi simulator SIM.

Akibat peristiwa malam itu, hubungan KPK dan Polri pun kembali meruncing. Saat itu, penyidik Polda Bengkulu mengaku mendatangi KPK untuk melakukan koordinasi dalam upaya penangkapan salah satu penyidik di KPK bernama Novel.

Novel dijadikan tersangka dalam kasus penembakan enam tersangka pencuri sarang burung Walet di Bengkulu tahun 2004. Sementara KPK menyatakan Novel tidak bersalah atas peristiwa 8 tahun silam itu.

Kapolri menegaskan, kasus Novel tetap berlanjut sampai terbukti di pengadilan, Novel bersalah atau tidak. "Saya kira sudah jelas apa yang disampikan Presiden, ya," ujar Timur.

Mengenai penyidik KPK lainnya yang menjadi tersangka, Timur enggan berkomentar. "Sekali lagi kita tidak bicara itu, semua berproses," tandasnya.

Berita terkait lainnya dapat diikuti di Topik: NOVEL BASWEDAN DAN TUDUHAN PENGANIAYAAN.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bertemu David Hurley, Jokowi Ingin Perkuat Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia

    Bertemu David Hurley, Jokowi Ingin Perkuat Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia

    Nasional
    Pemerintah Diminta Kejar Target Pembangunan 25 Sabo Dam di Aliran Sungai Gunung Marapi

    Pemerintah Diminta Kejar Target Pembangunan 25 Sabo Dam di Aliran Sungai Gunung Marapi

    Nasional
    Prabowo 'Tak Mau Diganggu' Dicap Kontroversi, Jubir: Publik Paham Komitmen Beliau ke Demokrasi

    Prabowo "Tak Mau Diganggu" Dicap Kontroversi, Jubir: Publik Paham Komitmen Beliau ke Demokrasi

    Nasional
    JPPI: Meletakkan Pendidikan Tinggi Sebagai Kebutuhan Tersier Salah Besar

    JPPI: Meletakkan Pendidikan Tinggi Sebagai Kebutuhan Tersier Salah Besar

    Nasional
    Casis yang Diserang Begal di Jakbar Masuk Bintara Polri Lewat Jalur Khusus

    Casis yang Diserang Begal di Jakbar Masuk Bintara Polri Lewat Jalur Khusus

    Nasional
    Polri Buru Dalang 'Illegal Fishing' Penyelundupan Benih Lobster di Bogor

    Polri Buru Dalang "Illegal Fishing" Penyelundupan Benih Lobster di Bogor

    Nasional
    Sajeriah, Jemaah Haji Tunanetra Wujudkan Mimpi ke Tanah Suci Setelah Menanti 14 Tahun

    Sajeriah, Jemaah Haji Tunanetra Wujudkan Mimpi ke Tanah Suci Setelah Menanti 14 Tahun

    Nasional
    BPK Periksa SYL soal Dugaan Auditor Minta Rp 12 M

    BPK Periksa SYL soal Dugaan Auditor Minta Rp 12 M

    Nasional
    UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

    UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

    Nasional
    Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

    Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

    Nasional
    Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

    Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

    Nasional
    Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

    Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

    Nasional
    Kasus 'Ilegal Fishing' 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

    Kasus "Ilegal Fishing" 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

    Nasional
    Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

    Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

    Nasional
    Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

    Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com