Adang: Kewenangan Ada di Kapolri

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menilai perbedaan pandangan terkait penanganan kasus dugaan penganiayaan yang menjerat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) asal Polri, Komisaris Novel BAswedan, tidak akan berpengaruh secara psikologis di tubuh Polri. Adang beranggapan, harus ada pemisahan antara instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan proses hukum yang harus dilakukan penyidik Polri.

"Harus dikembalikan ke permasalahan pokok bahwa ada arahan Presiden, sementara tidak diteruskan. Apa artinya? Perlu dibedakan antara kebijakan institusi dan penegakan hukum," kata Adang, Kamis (11/10/2012), di Gedung DPR, Jakarta.

Menurut Adang, untuk penegakan hukum yang paling berwenang adalah penyidik. Jika Presiden mengatakan proses penegakan hukum dalam kasus Komisaris Novel belum tepat waktu, belum tentu kasus itu harus dihentikan. Mantan Wakapolri ini berpendapat, penegakan hukum tetap harus dijalankan. Ia yakin, perbedaan pandangan soal kelanjutan kasus Komisaris Novel tidak akan berpengaruh secara psikologis ke tubuh Polri.

"Masalah ada peneguran, saya rasa itu sah-sah saja seorang pimpinan menegur bawahannya kalau atasan merasa kurang pas melakukan tugasnya. Proses yang menjadi arahan Presiden betul-betul menjadi kewenangan Kapolri," ujar Adang.

Seperti diberitakan, ada perbedaan sikap antara Kepolisian Daerah Bengkulu yang menangani kasus Novel dan Kepolisian Negara RI. Kepolisian Daerah Bengkulu memutuskan menunda sementara penanganan kasus itu, tetapi Kepolisian Negara RI menyatakan masih mengevaluasi kasus tersebut. (Baca: Soal Novel, Polisi Terpecah)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya pada Senin malam antara lain mengatakan, keinginan Polri untuk melakukan proses hukum Novel tidak tepat, baik dari segi waktu maupun cara penanganannya. Mempertimbangkan pidato tersebut, Kepala Polda Bengkulu Brigjen (Pol) Albertus Julius Benny Mokalu mengatakan, penanganan kasus keterlibatan Novel dalam penembakan tersangka pencuri sarang burung walet tahun 2004 di Bengkulu dengan tersangka Novel ditunda untuk sementara. (Baca: Polda Bengkulu Tunda Penyidikan Kasus Novel)

"Kami ikuti arahan Presiden selaku pemimpin tertinggi. Pernyataan Presiden adalah perintah," ujarnya di Bengkulu, Rabu.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kata Benny, memang tidak dikenal istilah penundaan kasus. Namun, selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden memiliki hak prerogatif. Akan tetapi, berbeda dengan Benny, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Sutarman mengatakan, Polri masih mengevaluasi proses penyidikan Novel, apakah akan diteruskan atau dihentikan sementara.

"Ini akan dievaluasi karena timing-nya tidak tepat. Namun, aspek yuridisnya kami serahkan kepada penyidik yang menangani kasus tersebut. Kami tidak akan pernah intervensi," kata Sutarman di Jakarta.

Lebih lanjut, Sutarman mengatakan, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo telah menegur Kepala Polda Bengkulu terkait penanganan kasus Novel yang dinilai tidak tepat waktu dan caranya. Namun, Benny membantah dirinya ditegur Kapolri terkait kasus Novel. Polda Bengkulu secara institusi pun tidak mendapatkan teguran.

"Saya tidak pernah ditegur Kapolri," ujarnya singkat.

Benny tidak banyak berkomentar terkait perkembangan kasus Novel. Dia hanya mengatakan, Polda Bengkulu kini mengikuti arahan Presiden yang menyatakan bahwa penyelesaian kasus Novel tidak tepat waktu dan caranya.