Kompas.com - 05/10/2012, 16:47 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera mengambil keputusan mengenai keterlibatan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kompleks olahraga terpadu di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Menurut Ruhut, pihaknya ingin agar permasalahan yang menjerat kader-kader Demokrat, salah satunya Anas, segera tuntas. Kasus dugaan korupsi yang menyeret Anas, kata dia, telah menyandera partai hingga akhirnya menurunkan elektabilitas partai.

"Partai kami tidak mau tersandera. KPK tidak perlu ragu. Kalau ragu, orang akan katakan KPK seperti takut dengan partai kami. Padahal, sudah berulang kali saya katakan tidak usah takut. Kalau sudah ada bukti yang cukup, kami tidak akan lindungi," kata Ruhut ketika dihubungi, Jumat ( 5/10/2012 ).

Hal itu dikatakan Ruhut ketika dimintai tanggapan perkembangan penyidikan kasus Hambalang di KPK. Penyidik KPK menemukan petunjuk keterlibatan Anas. Rangkaian petunjuk keterlibatan Anas diperoleh dari keterangan sopir pribadinya, Riyadi, dan keterangan lain.

Ruhut mengatakan, langkah cepat KPK akan menguntungkan Demokrat untuk melakukan perbaikan di internal partai. Menurut dia, sudah banyak desakan di internal partai agar dilakukan kongres luar biasa (KLB) untuk menggantikan ketua umum.

"KLB tidak bisa kalau tidak jadi tersangka. Akhirnya kita tersandera. Jadi tolonglah KPK, kalau salah katakan salah. Kalau memang tidak bersalah katakan tidak. Memang tidak mudah untuk mengembangkan kasus. Tapi kalau sudah ada kepastian segeralah," kata anggota Komisi Hukum DPR itu.

Terlepas dari proses hukum di KPK, Ruhut berharap agar siapapun yang disebut terlibat kasus korupsi selama ini sebaiknya mundur dari partai. Mereka, kata dia, harus tahu sejarah berdirinya partai hingga seperti sekarang. "Kalau sayang partai, lebih baik mundur. Kalau enggak, karam partai kita," pungkas dia.

Seperti diberitakan, beberapa kesempatan, Anas membantah terlibat korupsi proyek Hambalang. Bahkan, Anas bersedia digantung di Monumen Nasional bila nantinya terbukti korupsi dalam proyek Hambalang meski hanya satu rupiah. Maret lalu, Anas pernah berujar, KPK tidak perlu mengurus kasus Hambalang karena berasal dari ocehan tidak jelas.

Ikuti perkembangan beritanya di topik pilihan "Skandal Proyek Hambalang"

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Bakal Diplomasi dengan Pemerintah Saudi, Menag: Agar Pelaksanaan Haji Furoda Enggak Acak Adul

    Bakal Diplomasi dengan Pemerintah Saudi, Menag: Agar Pelaksanaan Haji Furoda Enggak Acak Adul

    Nasional
    Jokowi Beri Penghargaan Satyalencana Wira Karya kepada Enam Bupati

    Jokowi Beri Penghargaan Satyalencana Wira Karya kepada Enam Bupati

    Nasional
    Anggota Komisi II DPR Sebut Independensi Jadi Aspek Penting dalam Pemilihan Pejabat Kepala Daerah

    Anggota Komisi II DPR Sebut Independensi Jadi Aspek Penting dalam Pemilihan Pejabat Kepala Daerah

    Nasional
    Singgung Subsidi BBM Lagi, Jokowi: Kalau APBN Sudah Tak Kuat Gimana?

    Singgung Subsidi BBM Lagi, Jokowi: Kalau APBN Sudah Tak Kuat Gimana?

    Nasional
    Jokowi Tinjau Penelitian Minyak Makan Merah yang Disebut Dapat Cegah Stunting

    Jokowi Tinjau Penelitian Minyak Makan Merah yang Disebut Dapat Cegah Stunting

    Nasional
    42 Parpol Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024, 7 di Antaranya Partai Lokal Aceh

    42 Parpol Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024, 7 di Antaranya Partai Lokal Aceh

    Nasional
    Di Medan, Jokowi Cerita Pembicaraan dengan Zelensky dan Putin soal Stok Gandum

    Di Medan, Jokowi Cerita Pembicaraan dengan Zelensky dan Putin soal Stok Gandum

    Nasional
    Rapat Paripurna Pengesahan RUU Pemasyarakatan Dihadiri 337 Anggota DPR

    Rapat Paripurna Pengesahan RUU Pemasyarakatan Dihadiri 337 Anggota DPR

    Nasional
    Pengangkatan Pj Gubernur dari Kalangan Militer Dinilai Melukai Masyarakat Aceh

    Pengangkatan Pj Gubernur dari Kalangan Militer Dinilai Melukai Masyarakat Aceh

    Nasional
    Presiden Jokowi: Jangan Setiap Tahun Punya Anak, Jaraknya Diatur

    Presiden Jokowi: Jangan Setiap Tahun Punya Anak, Jaraknya Diatur

    Nasional
    Momentum Penegakan Regulasi Filantropi yang Adil dan Transparan

    Momentum Penegakan Regulasi Filantropi yang Adil dan Transparan

    Nasional
    Jokowi ke Warga di Kota Medan: Kalau BBM Naik, Ada yang Setuju?

    Jokowi ke Warga di Kota Medan: Kalau BBM Naik, Ada yang Setuju?

    Nasional
    Bareskrim Selidiki Dugaan Penyelewengan Dana di ACT

    Bareskrim Selidiki Dugaan Penyelewengan Dana di ACT

    Nasional
    Hadiri Acara Puncak Hari Keluarga Nasional, Jokowi Didoakan Masa Jabatannya Diperpanjang

    Hadiri Acara Puncak Hari Keluarga Nasional, Jokowi Didoakan Masa Jabatannya Diperpanjang

    Nasional
    Sebelum Bertemu KSAD AS, Jenderal Dudung Dialog dengan Diaspora RI di LA

    Sebelum Bertemu KSAD AS, Jenderal Dudung Dialog dengan Diaspora RI di LA

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.