Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDIP Minta Yulianis Buktikan Pengakuannya

Kompas.com - 05/10/2012, 13:50 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta agar tuduhan keterlibatan politisinya, Olly Dondokambey dan Said Abdullah, dalam kasus dugaan korupsi dibuktikan. Sampai saat ini, PDIP masih yakin kedua kadernya itu tidak terlibat kasus korupsi.

"Dibuktikan saja supaya tidak ada perandaian, supaya tidak terkungkung. Akan terlihat siapa yang bersalah dan tidak. Buktikan secara hukum," kata Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/10/2012).

Sebelumnya, mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai, Yulianis, mengungkapkan sejumlah nama anggota DPR yang menurutnya pernah terlibat kongkalikong dengan Grup Permai, perusahaan milik politisi Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Dua diantaranya adalah Olly (Wakil Ketua Badan Anggaran) dan Said (anggota Komisi VIII). Olly sendiri sudah membantahnya. Ia mengaku tak pernah mengenal Yulianis.

Ketua DPP PDIP bidang Hukum dan HAM Trimedya Panjaitan mengatakan, pernyataan Yulianis di persidangan itu pasti sudah diungkap dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Dengan demikian, kata dia, seandainya pernyataan itu memiliki cukup bukti, pasti sudah ditindaklanjuti oleh KPK.

Trimedya menambahkan, pihaknya masih menunggu jalannya persidangan, apakah ada pihak lain yang mengungkap hal yang sama. Jika tidak ada, maka pernyataan Yulianis tidak cukup bukti.

Selain itu, pihaknya juga menunggu apakah Olly maupun Sahid juga disebut dalam putusan nantinya. "Biasanya KPK tindaklanjuti dari putusan. Kita lihat saja nanti," kata anggota Komisi III DPR itu.

Seperti diberitakan, dalam persidangan terdakwa Angelina Sondakh alias Angie di pengadilan tindak pidana korupsi, Yulianis ditanyakan siapa anggota DPR yang namanya pernah dia dengar dalam rapat- rapat internal Grup Permai selain Angie dan I Wayan Koster. Yulianis selaku mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai memegang catatan uang keluar dan masuk perusahaan tersebut. Ia mengetahui peruntukan uang keluar kas Grup Permai.

Selain Olly, Yulianis menyebut Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Golkar Aziz Syamsuddin, anggota Komisi VIII dari F-Partai Golkar Zulkarnaen Djabar, dan anggota Komisi VI dari F-PKB Abdul Kadir Karding.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik "Dugaan Suap Angelina Sondakh"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

    Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

    Nasional
    SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

    SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

    Nasional
    DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

    DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

    Nasional
    Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

    Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

    Nasional
    KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

    KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

    Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Nasional
    MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    Nasional
    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com