Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kebohongan Hartati Terungkap dalam Rekaman Suap

Kompas.com - 04/10/2012, 21:44 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) memutar rekaman hasil penyadapan dalam persidangan kasus dugaan penyuapan ke Bupati Buol Amran Batalipu, terkait kepengurusan hak guna usaha (HGU) perkebunan di Buol, Sulawesi Tengah, dengan terdakwa Yani Anshori di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (4/10/2012). Dalam persidangan tersebut, Direktur Utama PT Hardaya Inti Plantation (PT HIP), Hartati Murdaya Poo menjadi saksi untuk Yani.

Rekaman hasil penyadapan yang diputar tersebut antara lain pembicaraan Hartati dengan Amran dan dengan anak buahnya, Arim. Jaksa merasa perlu memperdengarkan rekaman tersebut karena Hartati dianggap berbelit-belit menyampaikan keterangan.

Kepada majelis hakim, Hartati mengatakan bahwa uang dari perusahannya yang diserahkan ke Amran bukanlah uang suap melainkan untuk mengamankan pabrik dan lahan sawitnya di Buol yang diduduki preman.

"Amran minta Rp 3 miliar, tapi yang Rp 1 miliar adalah dana bantuan sosial kita untuk warga bukan untuk Pilkada. Saya katakan ke Arim, kamu jagain yah, Amran minta bansos untuk bayar usir preman, supaya duitnya enggak dia ambil, karena kalau enggak, preman-premanan minta uang kita lagi," kata Hartati.

Jawaban Hartati tersebut pun diragukan jaksa. Dalam rekaman pembicaraan Hartati dengan Financial Controller PT HIP, Arim terungkap kalau Hartati mengejar agar kepengurusan HGU seluas 4.500 hektar di Buol segera diselesaikan. Untuk memuluskan kepengurusan HGU tersebut, Hartati memerintahkan Arim memberikan uang pelicin ke Tim Lahan Pemkab Buol.

"Itu (Tim Lahan) kan satu-satu perlu dikasih. Kamu kasih berapa?" tanya Hartati dalam rekaman sadapan KPK yang diperdengarkan di hadapan majelis yang diketuai Herdi Agusten.  

Atas pertanyaan Hartati itu Arim menjawab pelan. "Ya, per orang 10 juta," kata Arim, seperti yang terdengar dalam rekaman.

Hartati pun meminta agar anak buahnya itu bertahan di Buol hingga pengurusan HGU untuk PT HIP selesai.

"Ya pokoknya cepat saja. Kamu kasih dululah. Tapi kamu jangan pulang sebelum suratnya selesai," ujar Hartati.

Rekamana pembicaraan itu juga mengungkapkan adanya perintah Hartati ke Arim untuk memberi uang Rp 3 miliar ke Amran sebagai bagian dari komitmen Rp 4 miliar yang disepakati.

"Kasih aja. Kita kan baru kasih satu kilo kan? Masih ada tiga kilo lagi. Nanti dia (Amran) masih akan kejar kita," kata Hartati seperti dalam rekaman.

Adapun yang dimaksud dengan kilo dalam pembicaraan itu diakui Hartati sebagai kata ganti untuk bilangan miliar.

Atas rekaman yang diputar tersebut, Hartati mengakui kalau yang ada dalam sadapan itu memang suaranya. Namun mantan anggota dewan Pembina Partai Demokrat itu tetap membantah memerintahkan anak buahnya menyuap Amran.

Menurut Hartati, perusahannya terpaksa memberi uang yang diminta Amran karena kondisi keamanan pabriknya di Buol yang tidak kondusif.

Dalam persidangan tadi, tim jaksa KPK juga memutar rekaman pembicaraan Hartati dengan Amran. Hasil penyadapan itu mengungkap kalau Hartati meminta Amran mengutamakan perusahaannya. Dia juag meminta Amran tidak membiarkan PT Sonokelling Buana milik putra Artalyta Suryani dapat hak atas tanah perkebunan di Buol .

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

    MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

    Nasional
    Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

    Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

    Nasional
    MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

    MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

    Nasional
    Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

    Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

    Nasional
    Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

    Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

    Nasional
    Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

    Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

    Nasional
    Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

    Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

    Nasional
    KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

    KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

    Nasional
    Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

    Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

    Nasional
    Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

    Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

    Nasional
    Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

    Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

    Nasional
    Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna

    Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna

    Nasional
    Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

    Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

    Nasional
    Ada Serangan Teroris di Malaysia, Densus 88 Aktif Monitor Pergerakan di Tanah Air

    Ada Serangan Teroris di Malaysia, Densus 88 Aktif Monitor Pergerakan di Tanah Air

    Nasional
    Mahfud Blak-blakan Hubungannya dengan Megawati Semakin Dekat Sesudah Ditunjuk Jadi Cawapres

    Mahfud Blak-blakan Hubungannya dengan Megawati Semakin Dekat Sesudah Ditunjuk Jadi Cawapres

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com