Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahasiswa Minta SBY Tunjukkan Dukungan kepada KPK

Kompas.com - 01/10/2012, 15:35 WIB
Icha Rastika

Penulis

 

JAKARTA, KOMPAS.comPresiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta menunjukkan komitmennya dalam mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yudhoyono diminta bertindak tegas atas upaya pelemahan KPK. Permintaan tersebut disampaikan para mahasiswa dari Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (1/10/2012).

Puluhan mahasiwa itu mendatangi gedung KPK untuk menyampaikan dukungan terhadap lembaga antikorupsi tersebut.

"Presiden sudah harus bersikap, menunjukkan nasionalisme, karena KPK dipertahankan itu bentuk nasionalisme," kata Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Djihadul Mubarak.

Para mahasiswa itu meminta Presiden Yudhoyono tegas menolak pemangkasan kewenangan KPK. Djihadul mengatakan, pihaknya melihat gelagat pelemahan fungsi dan kewenangan KPK melalui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Alasan-alasan yang disampaikan DPR untuk merevisi itu hanya kamuflase. Pada prinsipnya rakyat menghendaki KPK, maka kita dukung," ujarnya.

Menurut dia, KPK perlu didukung karena selama ini terbukti hanya KPK yang memiliki taring dalam penegakan hukum.

"Kejaksaan, kepolisian ada, tapi sampai saat ini taringnya belum ditumbuhkan," tambah Djihadul.

Mereka juga meminta anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhenti menyuarakan revisi UU KPK ini. Djihadul mengatakan, revisi undang-undang tersebut belum diperlukan. Bahkan, dia mengatakan lebih baik DPR yang dibubarkan daripada UU KPK direvisi.

"Saat ini rakyat sudah tahu persis mana yang peduli dan mana yang pro. KPK sudah disukai dan didukung rakyat. Maka bubarkanlah DPR yang justru hanya jadi wadah tumbuh berkembangnya praktek korupsi," ucapnya.

Masih di Gedung KPK, para ulama dan sejumlah tokoh kampus dari Surakarta, Jawa Tengah, juga meminta Presiden turun tangan. Mereka akan mengirimkan surat kepada Presiden dan DPR.

"Harapan besar kepada Bapak Presiden, segera ikut campur adanya polemik pelemahan lembaga KPK ini," kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Surakarta Zainal Arifin Adnan.

Seperti diketahui, situasi yang dihadapi KPK semakin sulit setelah KPK berselisih dengan Polri. Sejak KPK mengintensifkan kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulasi mengemudi di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, hubungan KPK dan Polri menjadi tidak nyaman. Begitu KPK menangani kasus Korlantas, Polri pun mengusut kasus sama, bahkan tersangkanya pun sama, kecuali mantan Kepala Korlantas Irjen Djoko Susilo yang hanya dijadikan tersangka oleh KPK.

Belum selesai masalah itu, kepolisian menarik 20 penyidiknya dari KPK. Ditambah lagi, sebagian anggota Komisi III DPR berencana merevisi UU KPK yang beberapa poin draf revisinya berpotensi melemahkan KPK.

Berita terkait KPK dan dinamika yang terjadi dapat diikuti dalam topik:
Revisi UU KPK
KPK Krisis Penyidik
Dugaan Korupsi Korlantas Polri

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

    Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

    Nasional
    Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

    Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

    Nasional
    BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

    BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

    Nasional
    Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

    Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

    Nasional
    PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

    PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

    Nasional
    Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

    Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

    Nasional
    Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

    Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

    Nasional
    Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

    Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

    Nasional
    Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

    Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

    Nasional
    Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

    Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

    Nasional
    Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

    Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

    Nasional
    Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

    Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

    Nasional
    Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

    Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

    Nasional
    Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

    Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com