KPK: Tak Ada Informasi soal Keterlibatan Kapolri

Kompas.com - 24/09/2012, 16:41 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi belum menerima informasi soal keterlibatan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo dalam kasus dugaan korupsi proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) 2011.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara KPK Johan Budi menanggapi pemberitaan Tempo.co berjudul "Kasus Simulator SIM Ternyata Libatkan Kapolri". "Sampai hari ini, informasi itu tidak ada," kata Johan di Jakarta, Senin (14/9/2012).

Dia juga mengatakan bahwa sampai hari ini KPK tidak berencana memeriksa Kepala Polri sebagai saksi terkait kasus tersebut. Tidak seperti biasanya, saat ditanya apakah KPK tidak berhenti mengusut keterlibatan pihak lain dalam kasus ini, Johan menjawab tegas bahwa KPK masih fokus menggarap berkas pemeriksaan Inspektur Jenderal Djoko Susilo sebagai tersangka.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat tersangka. Selain Djoko, mereka yang menjadi tersangka adalah Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo, Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo S Bambang, dan Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi Budi Susanto. Didik, Budi, dan Sukotjo juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri dalam kasus yang sama.

Pemberitaan Tempo.co hari ini mengungkapkan bahwa Timur terlibat dalam menyetujui pemenang lelang proyek simulator SIM. Tempo memperoleh dokumen berupa surat keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia bernomor Kep/193/IV/2011 tertanggal 8 April 2011. Dokumen itu berisi Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Driving Simulator R4 (roda empat).

Surat tersebut diteken oleh Timur selaku pengguna anggaran dan menetapkan Citra Mandiri Metalindo Abadi sebagai calon pemenang tender dengan nilai kontrak Rp 142,4 miliar. Surat keputusan ini juga diparaf sejumlah pejabat tinggi kepolisian. Prosesnya berurut dari surat Kepala Korps Lalu Lintas Inspektur Jenderal Djoko Susilo sebagai konseptor, lalu diparaf Kepala Sekretariat Umum, Asisten Kapolri Bidang Sarana dan Prasarana, kemudian Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Pengembangan. Terakhir, dua pejabat memberi paraf, yakni Inspektur Pengawasan Umum dan Wakil Kepala Polri.

Berita-berita lain mengenai kasus ini dapat dibaca dalam Liputan Khusus Dugaan Korupsi Korlantas Polri.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jelang HUT ke-75 TNI, Grup 2 Kopassus Gelar Lomba Tembak

    Jelang HUT ke-75 TNI, Grup 2 Kopassus Gelar Lomba Tembak

    Nasional
    Kapolri Ancam Copot Personel yang Terlibat Politik Praktis di Pilkada

    Kapolri Ancam Copot Personel yang Terlibat Politik Praktis di Pilkada

    Nasional
    Saat Jokowi Setujui Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Strategis di Kemenhan

    Saat Jokowi Setujui Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Strategis di Kemenhan

    Nasional
    Kekhawatiran Gus Mus: Jangan-jangan Hanya Pemerintah yang Yakin Pilkada akan Aman

    Kekhawatiran Gus Mus: Jangan-jangan Hanya Pemerintah yang Yakin Pilkada akan Aman

    Nasional
    UPDATE: Kasus Covid-19 Capai 271.339 dan Seruan Jokowi...

    UPDATE: Kasus Covid-19 Capai 271.339 dan Seruan Jokowi...

    Nasional
    Perubahan Sosial Akibat Wabah, Muhadjir Sebut Butuh Peran Ilmuwan Sosial

    Perubahan Sosial Akibat Wabah, Muhadjir Sebut Butuh Peran Ilmuwan Sosial

    Nasional
    Gibran dan Menantu Wapres Jadi Ketua-Wakil Ketua MP Karang Taruna

    Gibran dan Menantu Wapres Jadi Ketua-Wakil Ketua MP Karang Taruna

    Nasional
    Gerakan Climate Action Now Kembali Minta Pemerintah Deklarasikan Indonesia Darurat Iklim

    Gerakan Climate Action Now Kembali Minta Pemerintah Deklarasikan Indonesia Darurat Iklim

    Nasional
    Pasal-pasal tentang Pers Dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja

    Pasal-pasal tentang Pers Dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja

    Nasional
    Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas: Itu Bukan Kasus Korupsi, tapi TUN

    Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas: Itu Bukan Kasus Korupsi, tapi TUN

    Nasional
    KontraS Kecam Pengangkatan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

    KontraS Kecam Pengangkatan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

    Nasional
    Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Hanya Pecinta Sejati yang Mampu Bertahan

    Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Hanya Pecinta Sejati yang Mampu Bertahan

    Nasional
    Cerita Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Dikejar Suster karena Takut Tes Swab

    Cerita Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Dikejar Suster karena Takut Tes Swab

    Nasional
    Sebaran Penambahan 4.494 Kasus Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

    Sebaran Penambahan 4.494 Kasus Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

    Nasional
    Baleg DPR: Sanksi Pidana Tak Dibahas dalam Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

    Baleg DPR: Sanksi Pidana Tak Dibahas dalam Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X