Kompas.com - 24/09/2012, 16:41 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi belum menerima informasi soal keterlibatan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo dalam kasus dugaan korupsi proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) 2011.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara KPK Johan Budi menanggapi pemberitaan Tempo.co berjudul "Kasus Simulator SIM Ternyata Libatkan Kapolri". "Sampai hari ini, informasi itu tidak ada," kata Johan di Jakarta, Senin (14/9/2012).

Dia juga mengatakan bahwa sampai hari ini KPK tidak berencana memeriksa Kepala Polri sebagai saksi terkait kasus tersebut. Tidak seperti biasanya, saat ditanya apakah KPK tidak berhenti mengusut keterlibatan pihak lain dalam kasus ini, Johan menjawab tegas bahwa KPK masih fokus menggarap berkas pemeriksaan Inspektur Jenderal Djoko Susilo sebagai tersangka.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat tersangka. Selain Djoko, mereka yang menjadi tersangka adalah Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo, Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo S Bambang, dan Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi Budi Susanto. Didik, Budi, dan Sukotjo juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri dalam kasus yang sama.

Pemberitaan Tempo.co hari ini mengungkapkan bahwa Timur terlibat dalam menyetujui pemenang lelang proyek simulator SIM. Tempo memperoleh dokumen berupa surat keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia bernomor Kep/193/IV/2011 tertanggal 8 April 2011. Dokumen itu berisi Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Driving Simulator R4 (roda empat).

Surat tersebut diteken oleh Timur selaku pengguna anggaran dan menetapkan Citra Mandiri Metalindo Abadi sebagai calon pemenang tender dengan nilai kontrak Rp 142,4 miliar. Surat keputusan ini juga diparaf sejumlah pejabat tinggi kepolisian. Prosesnya berurut dari surat Kepala Korps Lalu Lintas Inspektur Jenderal Djoko Susilo sebagai konseptor, lalu diparaf Kepala Sekretariat Umum, Asisten Kapolri Bidang Sarana dan Prasarana, kemudian Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Pengembangan. Terakhir, dua pejabat memberi paraf, yakni Inspektur Pengawasan Umum dan Wakil Kepala Polri.

Berita-berita lain mengenai kasus ini dapat dibaca dalam Liputan Khusus Dugaan Korupsi Korlantas Polri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pemerintah Siapkan Opsi Selain PeduliLindungi, Ketua DPR: Urgen untuk Jamin Hak Warga

    Pemerintah Siapkan Opsi Selain PeduliLindungi, Ketua DPR: Urgen untuk Jamin Hak Warga

    Nasional
    Geledah 3 Lokasi di Probolinggo, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

    Geledah 3 Lokasi di Probolinggo, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

    Nasional
    Menkes: Vaksinasi Dosis Pertama di 5 Kota Penyelenggara PON XX Capai 62,7 Persen

    Menkes: Vaksinasi Dosis Pertama di 5 Kota Penyelenggara PON XX Capai 62,7 Persen

    Nasional
    Demo Mahasiswa Depan KPK, Polisi Siapkan Tes Covid-19 Antigen Untuk Periksa secara Acak

    Demo Mahasiswa Depan KPK, Polisi Siapkan Tes Covid-19 Antigen Untuk Periksa secara Acak

    Nasional
    Uji Materi UU KY, Ahli Sebut Pembentuk UU Berwenang Atur Rekrutmen Hakim

    Uji Materi UU KY, Ahli Sebut Pembentuk UU Berwenang Atur Rekrutmen Hakim

    Nasional
    Moeldoko: Tidak Boleh Ada Lagi Pungli dan Perizinan yang Berbelit-belit

    Moeldoko: Tidak Boleh Ada Lagi Pungli dan Perizinan yang Berbelit-belit

    Nasional
    Menaker: Nilai Bantuan Subsidi Upah Rp 1 Juta, Tak Ada Potongan Apa Pun

    Menaker: Nilai Bantuan Subsidi Upah Rp 1 Juta, Tak Ada Potongan Apa Pun

    Nasional
    Publik Dinilai Perlu Menghukum Parpol yang Kadernya Korupsi

    Publik Dinilai Perlu Menghukum Parpol yang Kadernya Korupsi

    Nasional
    IDAI Dorong Vaksinasi Covid-19 untuk Anak di Bawah 12 Tahun Segera Dilakukan

    IDAI Dorong Vaksinasi Covid-19 untuk Anak di Bawah 12 Tahun Segera Dilakukan

    Nasional
    Antisipasi Demo Mahasiswa di Gedung KPK, Polisi Perketat Pengamanan

    Antisipasi Demo Mahasiswa di Gedung KPK, Polisi Perketat Pengamanan

    Nasional
    Pimpinan DPR Tentukan Plt Pengganti Azis Syamsuddin pada Senin Ini

    Pimpinan DPR Tentukan Plt Pengganti Azis Syamsuddin pada Senin Ini

    Nasional
    Epidemiolog Ingatkan Potensi Gelombang Ketiga Covid-19 meski Tak Setinggi Puncak Kasus

    Epidemiolog Ingatkan Potensi Gelombang Ketiga Covid-19 meski Tak Setinggi Puncak Kasus

    Nasional
    Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi yang Kian Menurun Saat Pandemi...

    Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi yang Kian Menurun Saat Pandemi...

    Nasional
    Pemerintah Diminta Mengkaji Sebelum Izinkan Konser dan Acara Besar

    Pemerintah Diminta Mengkaji Sebelum Izinkan Konser dan Acara Besar

    Nasional
    Soal Pengganti Azis Syamsuddin, Pimpinan DPR Tunggu Golkar Kirim Surat

    Soal Pengganti Azis Syamsuddin, Pimpinan DPR Tunggu Golkar Kirim Surat

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.