Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dipo Serahkan Rekaman Rapat di Istana

Kompas.com - 24/09/2012, 14:33 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Dipo Alam menyerahkan rekaman rapat di Istana tanggal 9 Oktober 2008 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Inilah maksud kedatangan Dipo ke KPK, Senin (24/9/2012). Ia bertemu pimpinan KPK dan menyerahkan rekaman rapat tersebut.

"Pak Dipo bertemu dengan Ketua KPK Abraham Samad, kemudian dengan Pak Bambang Widjojanto. Tadi, sih, judulnya memberikan informasi kepada KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, di Jakarta, Senin.

Pertemuan Dipo dengan pimpinan KPK berlangsung tak lebih dari satu jam. Seusai menyerahkan rekaman kepada pimpinan KPK, Dipo mengatakan bahwa kedatangannya ke KPK karena niat baik untuk menyerahkan rekaman rapat terkait kasus Bank Century tersebut. Menurut Dipo, lebih baik rekaman itu diserahkan kepada KPK daripada ke DPR.

"Saya pikir DPR bukan lembaga pengadilan dan bukan juga penegak hukum," kata Dipo saat keluar dari Gedung KPK.

Rekaman rapat kabinet di Istana itu sebelumnya diminta DPR melalui Tim Pengawas DPR untuk Kasus Bail out Bank Century dalam rapat dengar pendapat Timwas dengan mantan Ketua KPK Antasari Azhar.

Dipo juga mengatakan, tidak ada hal yang ditutup-tutupi kabinet terkait rekaman ini. Sesuai dengan hasil rapat Timwas Century, katanya, penyelesaian kasus bail out Bank Century harus diserahkan kepada lembaga penegak hukum terkait.

"Presiden telah memberikan penjelasan dan ini sesuai juga dengan hasil Timwas Century yang menyerahkan kasus ke penegak hukum," tutur Dipo.

Dalam rapat timwas tersebut, lanjutnya, Antasari sudah menjelaskan soal pertemuan di Istana Negara pada tahun 2008 itu. Di hadapan sidang Timwas, beberapa waktu lalu, Antasari menyatakan bahwa bail out Bank Century tidak dibahas dalam pertemuan di Istanda Negara saat itu. Rapat terbatas tersebut, katanya, membahas rencana antisipasi dalam menghadapi dampak krisis ekonomi dunia yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik "Apa Kabar Kasus Century?" dan "Timwas Century Panggil JK-Antasari"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Nasional
    Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

    Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

    Nasional
    Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

    Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

    Nasional
    Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

    Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com