Semangat Pilkada Jakarta Bisa Jadi Model Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilihan umum kepala daerah di DKI Jakarta menunjukkan kian matang dan terkonsolidasinya perilaku berdemokrasi di Ibu Kota. Kendati perebutan suara sangat sengit, bahkan bertiup isu SARA, pemilihan kepala daerah bisa berakhir damai. Masing-masing dapat mengakui kemenangan dan kekalahan.

”Pemilihan gubernur DKI ini adalah cermin bahwa pemilu telah bergeser dari semula sangat prosedural menjadi lebih ke arah substansial. Memang belum terlalu substansial, tetapi arahnya sudah menuju ke sana,” kata Sukardi Rinakit, peneliti senior Soegeng Sarjadi Syndicate, akhir pekan lalu kepada Kompas.

Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menunjukkan pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Basuki) mengungguli petahana Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nachrowi), yaitu 52,97 persen dan 47,03 persen. ”Hasil itu menjadi bukti bahwa moda produksi, kapital, tidak lagi memengaruhi moda interpretasi atau referensi dalam politik,” ujar Sukardi.

Menurut Sukardi, warga Jakarta menjatuhkan pilihan kepada figur yang dinilai sederhana, bekerja, jujur, dan memasyarakat.

Sukardi yakin arah politik di Jakarta itu bakal berkembang ke seluruh Indonesia. ”Secara nasional, nantinya pasti akan bergerak seperti model di Jakarta. Isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) tidak lagi laku meski di beberapa tempat masih akan berpengaruh. Pemilih akan semakin matang dalam berdemokrasi,” ujarnya.

Keteladanan elite

Pilkada DKI merupakan bentuk pembelajaran demokrasi yang baik. Hal ini terlihat dari sikap sportif para kandidat menyikapi hasil hitung cepat. ”Ini bentuk keteladanan elite politik yang berani mengucapkan selamat dan menerima hasil penghitungan suara meskipun baru sebatas hitung cepat,” kata anggota Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, Sumarno.

Dia mengakui persaingan yang terjadi sangat sengit. Hal ini terlihat dari isu SARA yang banyak diembuskan serta kampanye hitam. Belum lagi berbagai pesan yang beredar, seolah Jakarta akan rusuh apabila calon tertentu yang menang. Namun, setelah hitung cepat, kondisi Jakarta masih aman.

Partai melakukan evaluasi

Pilkada DKI memaksa partai politik untuk mengevaluasi diri. Pengamat politik J Kristiadi berpendapat, dari Pilkada DKI ini terlihat tren bahwa banyak partai politik gagal total melakukan pengaderan. Mesin parpol juga rapuh dan tidak berjalan meski sudah diinstruksikan pemimpin parpol.

Penanaman ideologi pada kader parpol juga akhirnya terlihat masih lemah. Kader cenderung bergerak maksimal hanya menjelang pemilu legislatif karena lebih didorong kepentingan dan ambisi untuk berkuasa. ”Kalau perlu saling sikut antarkader dalam satu parpol,” katanya.

Sementara itu, ideologi parpol untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat menjadi luntur. ”Namun, ada kekuatan lain yang masih dapat mengoreksi parpol, yaitu kekuatan rakyat dan masyarakat madani,” kata Kristiadi.

Kondisi ini pula yang terlihat dalam Pilkada DKI. Kristiadi yakin, jika parpol tidak lagi aspiratif, parpol akan semakin ditinggalkan. ”Ini momen memperbaiki peradaban parpol,” katanya.

Parpol, figur, relawan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bersama Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang mengusung Jokowi-Basuki mengakui perlunya sinergi partai dengan rakyat.