Kompas.com - 13/09/2012, 18:46 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah kembali menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, substansi draf itu sama sekali tidak ada perubahan dari draf sebelumnya.

"Belum ada perubahan," kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Kamnas Agus Gumiwang di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/9/2012).

Seperti diberitakan, Pansus RUU Kamnas memutuskan mengembalikan draf RUU Kamnas ke pemerintah untuk diperbaiki sejumlah subtansi yang dikritik. Ketika itu, hanya Fraksi Partai Demokrat yang meminta agar pembahasan RUU Kamnas dilanjutkan. Akhirnya, draf diserahkan ke pemerintah.

Agus mengakui bahwa sebelum draf itu diserahkan kembali ke DPR ada beberapa pertemuan di Sekretariat Gabungan Parpol Pendukung Pemerintah. Dia mengaku hanya sekali mengikuti rapat. Ketika draf itu dibahas di Pansus, sikap fraksi berubah. Di dalam koalisi, hanya PPP yang tetap menolak draf itu dibahas. Adapun di luar koalisi, PDI Perjuangan dan Partai Hanura juga tetap menolak.

Agus menjelaskan, dalam surat yang diterima Pansus, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar Pansus mendengarkan terlebih dulu pandangan pemerintah mengenai RUU Kamnas. Pasalnya, kata dia, sejak draf itu dimasukkan ke DPR, pemerintah belum memberi pandangan.

"Presiden minta dengarkan lah dulu kita. Setelah itu Pansus silahkan ambil langkah yang diperlukan," kata politisi Partai Golkar itu. Karena itu, Pansus akan menjadwalkan rapat untuk mendengarkan pandangan pemerintah.

Seperti diberitakan, sebelum dibahas di Pansus, RUU Kamnas dibahas di Komisi I. Pihak Komisi I berpandangan RUU itu harus dikembalikan ke pemerintah karena banyak catatan kritis dari 12 pihak yang diundang Komisi I. Pihak yang mengkritisi diantaranya Imparsial, Kontras, Komnas HAM, dan Dewan Pers.

Salah satu subtansi yang dikritisi yakni pembentukan Dewan Keamanan Nasional untuk menjaga keamanan. Pembentukan dewan itu dikhawatirkan akan mempreteli kewenangan Polri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Covid-19 Harian Lewati 800 Kasus, Jokowi: Ini Sudah Naik, Kemarin Sempat 100-200 Kasus

Covid-19 Harian Lewati 800 Kasus, Jokowi: Ini Sudah Naik, Kemarin Sempat 100-200 Kasus

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Kembali Tembus 1.000 Orang, Cak Imin: Harus Diwaspadai, Jangan Lengah

Kasus Harian Covid-19 Kembali Tembus 1.000 Orang, Cak Imin: Harus Diwaspadai, Jangan Lengah

Nasional
RI Digugat Terkait Larangan Ekspor Nikel, Jokowi: Kita Punya Argumentasi

RI Digugat Terkait Larangan Ekspor Nikel, Jokowi: Kita Punya Argumentasi

Nasional
Tim Advance Umrah Positif Covid-19 Pulang dari Saudi, Dirawat di Tower 5 Wisma Atlet

Tim Advance Umrah Positif Covid-19 Pulang dari Saudi, Dirawat di Tower 5 Wisma Atlet

Nasional
Menag: Kepastian Ibadah Haji 2022 Belum Dapat Diperoleh

Menag: Kepastian Ibadah Haji 2022 Belum Dapat Diperoleh

Nasional
Kritik Pencabutan Larangan 14 Negara Masuk Indonesia, Cak Imin: Kontradiktif

Kritik Pencabutan Larangan 14 Negara Masuk Indonesia, Cak Imin: Kontradiktif

Nasional
KNKT Rilis Perkembangan Sementara Investigasi Kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182 di Kepulauan Seribu

KNKT Rilis Perkembangan Sementara Investigasi Kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182 di Kepulauan Seribu

Nasional
Pansus Buka Peluang Rampungkan Pembahasan RUU Ibu Kota Negara Hari Ini

Pansus Buka Peluang Rampungkan Pembahasan RUU Ibu Kota Negara Hari Ini

Nasional
Jokowi: Sudah 297,5 Juta Dosis Vaksin yang Disuntikkan, Indonesia Nomor 4 di Dunia

Jokowi: Sudah 297,5 Juta Dosis Vaksin yang Disuntikkan, Indonesia Nomor 4 di Dunia

Nasional
Kasus Wali Kota Bekasi, KPK Panggil Sekda hingga Ajudan Rahmat Effendi

Kasus Wali Kota Bekasi, KPK Panggil Sekda hingga Ajudan Rahmat Effendi

Nasional
GFP: Militer Indonesia Terkuat Ke-15 di Dunia, di Atas Australia hingga Israel

GFP: Militer Indonesia Terkuat Ke-15 di Dunia, di Atas Australia hingga Israel

Nasional
Waspada Lonjakan Omicron, Imbauan Kembali WFH hingga Tunda Perjalanan Luar Negeri

Waspada Lonjakan Omicron, Imbauan Kembali WFH hingga Tunda Perjalanan Luar Negeri

Nasional
Jumlah Kematian Akibat Covid-19 Meningkat 29,03 Persen dalam 2 Minggu Terakhir

Jumlah Kematian Akibat Covid-19 Meningkat 29,03 Persen dalam 2 Minggu Terakhir

Nasional
Kemendagri: Sebar Dokumen Kependudukan Tanpa Hak, Terancam 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar

Kemendagri: Sebar Dokumen Kependudukan Tanpa Hak, Terancam 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar

Nasional
Sejumlah Anggota 'Tim Advance' Umrah Positif Omicron Sepulang dari Saudi

Sejumlah Anggota "Tim Advance" Umrah Positif Omicron Sepulang dari Saudi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.