Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Tegas, Penembakan WNI Dianggap Biasa

Kompas.com - 13/09/2012, 16:23 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kembali terjadinya penembakan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia dinilai akibat pemerintah Indonesia tak pernah tegas terhadap rentetan kasus serupa selama ini. Akibatnya, kepolisian Malaysia menganggap penembakan WNI hal yang biasa.

"Diplomasi pemerintah gagal karena kasus serupa tidak ada yang tuntas. Jadi legitimasi buat aparat, seolah-olah menembak orang Indonesia sah aja," kata Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Tubagus Hasanuddin di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis ( 13/9/2012 ).

Hal itu dikatakan Tubagus ketika dimintai tanggapan tewasnya lima warga Indonesia di Malaysia setelah ditembak kepolisian Malaysia.

Tubagus mengatakan, pemerintah wajib melakukan investigasi mendalam mengenai peristiwa itu terutama memastikan apakah benar lima WNI itu terlibat kasus kriminal. Selain itu, kata dia, perlu dicari tahu apakah penembakan selama ini akibat kesalahan teknis ketika menghadapi orang yang diduga terlibat kriminal atau tidak.

"Apakah (penembakan WNI) itu kebijakan dari komandan polisi? Apakah itu menjadi kebijakan negara? Biar kita tahu pada level mana kita ambil keputusan untuk melangkah," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Seperti diberitakan, berdasarkan catatan Kompas, penembakan lima WNI itu merupakan yang ketiga dalam tujuh bulan terakhir. Maret 2012 , Abdul Kadir Jaelani (25), Herman (34), dan Mad Noor (28) dari Nusa Tenggara Barat ditembak polisi Malaysia di Port Dickson, Negeri Sembilan. Juni 2012 , tiga WNI asal Jawa Timur ditembak mati di Kuala Lumpur. .

Polisi Malaysia mengklaim para korban ditembak karena dipergoki akan merampok. Kecuali terhadap tiga korban tewas pada Juni 2012 , tuduhan itu tidak dibuktikan. Untuk tiga korban pada Juni 2012 , polisi Malaysia mengajukan alasan mereka menembaki polisi sebelum tewas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

    Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

    Nasional
    KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

    KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

    Nasional
    Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

    Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

    Nasional
    Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

    Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

    Nasional
    Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

    Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

    Nasional
    Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

    Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

    Nasional
    Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

    Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

    Nasional
    PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

    PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

    Nasional
    Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

    Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

    Nasional
    Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

    Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

    Nasional
    Ikut Kabinet atau Oposisi?

    Ikut Kabinet atau Oposisi?

    Nasional
    Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

    Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

    Nasional
    Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

    Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

    Nasional
    Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

    Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

    Nasional
    Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

    Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com