Agama dan Instrumen Negara ...

Mengingat agama merupakan pedoman dan seruan moral, sulit terwujud dalam perilaku sosial kalau tidak dibantu implementasinya oleh perangkat negara yang memiliki legalitas dan otoritas mengatur wilayah publik.

Jadi, sebaik apa pun ajaran agama yang berkembang di Indonesia, misalnya ajaran antikorupsi, tanpa lembaga eksekusi pemerintah yang bertanggung jawab menciptakan pemerintahan bersih, ajaran agama hanya berhenti pada himpunan normatif dan imbauan moral.

Maka, sungguh tidak fair menyalahkan lembaga agama dan kalangan tokoh agama atas terjadinya berbagai korupsi dan tindak kekerasan di Indonesia. Lembaga agama tidak memiliki kewenangan dan keahlian untuk melakukan pemberantasan korupsi dalam ruang publik dan negara. Paling jauh hanya imbauan, seruan, petisi, atau turut berdemonstrasi turun ke jalan.

Agama dan negara saling mengisi dan membutuhkan, bahkan dalam negara yang disebut sekuler sekalipun. Agama memberikan acuan dan seruan moral-spiritual, negara memberikan perlindungan bagi semua warganya apa pun keyakinan agamanya serta mengeksekusi pesan-pesan moral agama.

Sekalipun masyarakat Indonesia disebut religius, jika pemerintah, khususnya penegak hukum, lemah, pesan moral agama untuk kebaikan publik sulit terwujud. Sebaliknya, sekalipun masyarakatnya tidak beragama, jika pemerintahan sebuah negara tegas dan adil dalam melaksanakan hukum, korupsi bisa ditekan serendah mungkin.

Oleh karena itu, tidak mengherankan justru banyak negara sekuler yang lebih tertib dan rendah korupsinya dibandingkan Indonesia.

Dengan modal kefitrian setelah sebulan berpuasa, mari kita hentikan olok-olok bahwa Indonesia sebagai bangsa dan masyarakat yang religius, tetapi korup dan senang kekerasan. Rasanya ada formulasi pemahaman keagamaan yang keliru. Di sini peran pendidikan sangat penting dan instrumen negara harus berperan secara optimal.

KOMARUDDIN HIDAYAT Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta