Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

30 Calon Komisioner Komnas HAM Diserahkan ke DPR

Kompas.com - 16/08/2012, 18:18 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 30 calon Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Nantinya, Komisi III DPR akan melakukan fit and proper test terhadap 30 nama tersebut.

Nama-nama calon komisioner itu diserahkan oleh jajaran Komisioner Komnas HAM yang dipimpin Ifdal Kasim, kepada Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso, di Gedung Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2012). "Telah terkumpul 30 nama dan nanti akan kami umumkan di Rapat Paripurna," ucap Priyo.

Priyo mengatakan, kemungkinan proses fit and proper test baru akan dilakukan September 2012. Sesuai Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang Komnas HAM, kata Priyo, tidak ada batasan jumlah komisioner yang dipilih. Kemungkinan, kata dia, akan dipilih 15 orang yang terbaik.

"Undang-Undang hanya amanatkan maksimal memberikan 70 nama kepada DPR tapi tidak ada batas minimal. Bisa saja kami ambil separuhnya, jadi 15 orang. Periode yang saat ini ketika diusulkan sebanyak 42. Yang diterima 11 orang. Periode sebelumnya lagi diusulkan 70 orang, yang diterima 23," kata Priyo.

Berikut 30 calon Komisioner Komnas HAM hasil kerja panitia seleksi yang dipimpin Jimly Asshiddiqie:

1. Ansori Sinungan, mantan PNS Kemenkumham

2. Ario Djatmoko, dokter

3. Bahder J. Nasution, dosen Unja Jambi

4. Bambang Budiono, Pusham Unair

5. Dede Oetomo, Gaya Nusantara

6. Dian Noes Wantari, Pusham Ubaya

7. Dianton Bach Riyadi, Agrarian Resource Center

8. Erna Ratnaningsih, YLBHI

9. Hafid Abbas, dosen UNJ

10. I Sandyawan Sumardi, Yayasan Ciliwung Merdeka

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com