Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

30 Calon Komisioner Komnas HAM Diserahkan ke DPR

Kompas.com - 16/08/2012, 18:18 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 30 calon Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Nantinya, Komisi III DPR akan melakukan fit and proper test terhadap 30 nama tersebut.

Nama-nama calon komisioner itu diserahkan oleh jajaran Komisioner Komnas HAM yang dipimpin Ifdal Kasim, kepada Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso, di Gedung Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2012). "Telah terkumpul 30 nama dan nanti akan kami umumkan di Rapat Paripurna," ucap Priyo.

Priyo mengatakan, kemungkinan proses fit and proper test baru akan dilakukan September 2012. Sesuai Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang Komnas HAM, kata Priyo, tidak ada batasan jumlah komisioner yang dipilih. Kemungkinan, kata dia, akan dipilih 15 orang yang terbaik.

"Undang-Undang hanya amanatkan maksimal memberikan 70 nama kepada DPR tapi tidak ada batas minimal. Bisa saja kami ambil separuhnya, jadi 15 orang. Periode yang saat ini ketika diusulkan sebanyak 42. Yang diterima 11 orang. Periode sebelumnya lagi diusulkan 70 orang, yang diterima 23," kata Priyo.

Berikut 30 calon Komisioner Komnas HAM hasil kerja panitia seleksi yang dipimpin Jimly Asshiddiqie:

1. Ansori Sinungan, mantan PNS Kemenkumham

2. Ario Djatmoko, dokter

3. Bahder J. Nasution, dosen Unja Jambi

4. Bambang Budiono, Pusham Unair

5. Dede Oetomo, Gaya Nusantara

6. Dian Noes Wantari, Pusham Ubaya

7. Dianton Bach Riyadi, Agrarian Resource Center

8. Erna Ratnaningsih, YLBHI

9. Hafid Abbas, dosen UNJ

10. I Sandyawan Sumardi, Yayasan Ciliwung Merdeka

11. Kisnu Haryo, Lemhanas

12. Imdadun Rahmat, Pegurus Besar NU

13. Manager Nasution, MUI

14. Mochammad Soedioto, Kesatuan Tuna Netra Indonesia

15. Muhammad Nur Khoiron, Desantara Foundation

16. Natalius Pigai, PNS Kementerian Tenaga Kerja

17. Oto Nur Abdullah, Imparsial

18. Paul Serak Baut, mantan anggota DPR

19. Mindawati Perangin, Pendeta GBKP Medan

20. Roi Chatul Aswidah, Demos

21. Sandrawati Monianga, Samdhana Institut

22. Setia Adi Purwanta, PNS Manajer Pusat Pendidikan Inklusif DIY

23. Sianne Indriani, Jurnalis

24. Siti Noor Laila, Advokat

25. Suharto

26. Suma Mihadja, Konsultan HAM

27. Taufik Basari, LBH Masyarakat

28. Nur Kholis, anggota Komnas HAM

29. Tri Susilowati, dosen

30. Yosep Adi Prasetyo, anggota Komnas HAM

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com