Ruhut: Hartati Tersangka, Demokrat Bakal Berjaya pada 2014 - Kompas.com

Ruhut: Hartati Tersangka, Demokrat Bakal Berjaya pada 2014

Kompas.com - 08/08/2012, 14:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ruhut Sitompul, anggota Komisi III DPR yang juga Ketua Divisi Kominfo DPP Partai Demokrat, mengungkapkan bahwa penetapan Hartati Murdaya sebagai tersangka tidak akan berpengaruh pada elektabilitas Partai Demokrat dalam Pemilu 2014. Hal itu diungkapkan Ruhut menyusul ditetapkannya Hartati Murdaya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap kepengurusan hak guna usaha perkebunan kelapa sawit di Buol.

Ruhut bahkan optimistis bahwa Partai Demokrat akan memenangi pemilu dengan target yang sebelumnya 30 persen menjadi 50 persen suara. "Saya rasa penetapan Hartati sebagai tersangka oleh KPK tidak mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilu 2014 mendatang. Saya optimistis akan menang, target 30 persen suara akan jadi 50 persen. Itu karena partai lain masih melindungi kader yang terlibat kasus korupsi," ujar Ruhut di Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu (8/8/2012).

Ruhut mengatakan, Partai Demokrat tidak akan kolaps dalam Pemilu 2014 mendatang karena partai memiliki motivasi membersihkan dan memberantas korupsi. Hal tersebut, menurutnya, didukung oleh sikap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden dan pimpinan Dewan Pembina Partai Demokrat, yang tegas mengatakan kalau ada kader atau pimpinan partai yang tidak bisa mengikuti aturan dan terlibat korupsi maka partai akan memberhentikan yang bersangkutan.

"Kami (Demokrat) hanya satu-satunya partai yang tegas pada pelaku korupsi. Bukan hanya partai politik, tapi lembaga lain juga harus meneladani sikap kami yang menonaktifkan tersangka korupsi," tambahnya.

Ruhut memberikan contoh kader bermasalah dari Partai Golkar, di mana ketua umumnya, Aburizal Bakrie, tidak menonaktifkan Zulkarnen Djabar karena menjadi tersangka dugaan korupsi pengadaan Al Quran. Ical, sapaan akrab Aburizal Bakrie, hanya melontarkan pernyataan praduga tak bersalah. Kebalikannya, menurut Ruhut, Partai Demokrat tidak bersikap seperti Golkar. Partai Demokrat lebih takut sanksi sosial.

"Semua partai berlindung di asas praduga tak bersalah, kalau berbicara korupsi dengan politisi, terapkanlah asas sanksi sosial, bukan asas praduga tak bersalah. Semua partai harus legowo, menonaktifkan kadernya yang tersangkut perkara korupsi. Kalau tidak seperti itu yang kena imbasnya bukan dirinya saja (kader tersangka korupsi), tapi partainya juga akan karam," ujar Ruhut.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Siti Hartati Murdaya Poo, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap kepengurusan hak guna usaha perkebunan kelapa sawit di Buol, Sulawesi Tengah. Selaku Presiden Direktur PT Hardaya Inti Plantation (PT HIP) dan PT Cipta Cakra Murdaya (PT CCM), Hartati diduga menyuap Bupati Buol, Amran Batalipu. Penetapan tersangka Hartati ini disampaikan Ketua KPK Abraham Samad dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (8/8/2012).


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    EditorA. Wisnubrata
    Komentar

    Terkini Lainnya

    Libur Panjang Lebaran Dinilai Momentum Majukan Ekonomi Kreatif Daerah

    Libur Panjang Lebaran Dinilai Momentum Majukan Ekonomi Kreatif Daerah

    Nasional
    Sandiaga : Ini Pertama Kali 'Video Call' Digunakan sejak Jakarta Smart City Berdiri

    Sandiaga : Ini Pertama Kali "Video Call" Digunakan sejak Jakarta Smart City Berdiri

    Megapolitan
    Hinggap di Pekarangan Rumah Warga, Seekor Elang Sikep Madu Diselamatkan

    Hinggap di Pekarangan Rumah Warga, Seekor Elang Sikep Madu Diselamatkan

    Regional
    Bus Transjakarta yang Dilukis Anak-anak Disabilitas Dioperasikan di Koridor 1

    Bus Transjakarta yang Dilukis Anak-anak Disabilitas Dioperasikan di Koridor 1

    Megapolitan
    'Saya Kepengin Sentil Dia, Kok, Ada Orang Bisa Kejam Begitu...'

    "Saya Kepengin Sentil Dia, Kok, Ada Orang Bisa Kejam Begitu..."

    Megapolitan
    3 Jurusan Soshum Paling Ketat di SBMPTN 2018

    3 Jurusan Soshum Paling Ketat di SBMPTN 2018

    Edukasi
    Wali Kota Jakut Tak Mau Tanggapi Pujian Taufik

    Wali Kota Jakut Tak Mau Tanggapi Pujian Taufik

    Megapolitan
    Mencari Lokasi Relokasi Pedagang Blok G di Blok F Pasar Tanah Abang

    Mencari Lokasi Relokasi Pedagang Blok G di Blok F Pasar Tanah Abang

    Megapolitan
    Wali Kota di Jepang Berjuang Ubah Larangan Perempuan Masuk Arena Sumo

    Wali Kota di Jepang Berjuang Ubah Larangan Perempuan Masuk Arena Sumo

    Internasional
    Sekjen PPP Sebut Gerindra Masih Bahas Opsi Prabowo Jadi Cawapres Jokowi

    Sekjen PPP Sebut Gerindra Masih Bahas Opsi Prabowo Jadi Cawapres Jokowi

    Nasional
    Pemilik Lahan Akui Kesulitan Cegah Warga Buang Sampah di Kolong Tol Pelabuhan

    Pemilik Lahan Akui Kesulitan Cegah Warga Buang Sampah di Kolong Tol Pelabuhan

    Megapolitan
    SBY Akan Bertemu Presiden PKS, Partai Gerindra Tak Khawatir

    SBY Akan Bertemu Presiden PKS, Partai Gerindra Tak Khawatir

    Nasional
    Bahas Pengurangan Uang Pensiun Tentara, Wakil Rakyat Taiwan Berkelahi

    Bahas Pengurangan Uang Pensiun Tentara, Wakil Rakyat Taiwan Berkelahi

    Internasional
    Imbas Penemuan Bom Sisa Perang Dunia II, KBRI di Berlin Ditutup Sementara

    Imbas Penemuan Bom Sisa Perang Dunia II, KBRI di Berlin Ditutup Sementara

    Nasional
    Umumkan Krisis Keuangan Negara, Menteri Luar Negeri Sudan Dipecat

    Umumkan Krisis Keuangan Negara, Menteri Luar Negeri Sudan Dipecat

    Internasional

    Close Ads X