Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggito Yakin Dapat Mengelola Urusan Haji

Kompas.com - 26/06/2012, 19:24 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggito Abimanyu yang baru saja diangkat menjadi Direktur Jenderal Haji dan Umrah oleh Kementerian Agama yakin dirinya bisa menjalani jabatan barunya ini. Hal tersebut disampaikan kepada wartawan seusai pelantikan delapan pejabat eselon I dan II di Kementerian Agama.

"Ya, saya yakin bisa menjalani amanah ini. Mengenai persoalan haji, itu ada dua, soal ibadah dan manajemen pengelolaan," ujar Anggito Abimanyu di Kementerian Agama, Thamrin, Jakarta, Selasa (26/6/2012).

"Insya Allah saya bisa memberikan kontribusi di pengelolaan, penyelenggaraan, dan keuangannya," katanya.

Selain itu, ia juga menjelaskan akan memperbaiki sistem penyelenggaraan haji yang sudah ada. "Saya kira penyelenggaraannya bisa diperbaiki. Tapi, saya mau mempelajarinya dulu dengan program sederhana untuk mensinkronkan sistem informasi haji, penempatan keuangan PPIH (panitia penyelenggara ibadah haji), dan DAU (dana alokasi umum) agar bisa dimanfaatkan lebih baik," kata Anggito.

Dalam tugasnya, ia berusaha cermat dalam mencocokkan komponen jumlah jemaah dan arus uangnya agar lebih efektif dan efisien. "Saya akan mencocokkan dulu akumulasinya dan besaran pertambahan dana setoran awal tiap tahunnya. Saya juga akan mensinkronkan komponen jadwal keberangkatan jemaah dikombinasikan dengan instrumen keuangan melalui portofolio yang disimpannya," kata dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tersebut.

Sebelumnya, ia mengaku sudah lama dihubungi Menteri Agama perihal jabatan yang disandangnya saat ini. Menurut Menteri Agama Suryadharma Ali, pemilihan Anggito yang berlatar belakang ekonom adalah karena ia mempunyai akreditasi yang bagus dalam perkara pengelolaan anggaran.  Keberadaan Anggito diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan keuangan haji dan umrah.

Anggito Abimanyu sendiri pernah menjabat Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan pada masa kepemimpinan Sri Mulyani. Saat itu, dosen yang piawai memainkan alat musik flute ini juga pernah dikabarkan menjadi Wakil Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun, surat penunjukan tak kunjung turun dengan alasan pangkatnya, eselon IB, belum memenuhi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

    Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

    Nasional
    Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

    Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

    Nasional
    KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

    KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

    Nasional
    Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

    Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

    Nasional
    Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

    Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

    Nasional
    Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

    Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

    Nasional
    Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

    Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

    Nasional
    Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

    Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

    Nasional
    PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

    PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

    Nasional
    Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

    Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

    Nasional
    Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

    Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

    Nasional
    Ikut Kabinet atau Oposisi?

    Ikut Kabinet atau Oposisi?

    Nasional
    Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

    Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

    Nasional
    Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

    Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

    Nasional
    Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

    Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com