Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Deputi KPK Tak Hadir, Komisi III Debat Panjang Lebar

Kompas.com - 20/06/2012, 12:42 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Para politisi di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat berdebat panjang lebar ketika rapat dengar pendapat (RDP) dengan jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (20/6/2012). Namun, bukan masalah kasus korupsi yang diperbedatkan. Mereka berdebat terkait ketidakhadiran dua deputi KPK.

Perdebatan itu diawali dengan sikap Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin yang mempertanyakan ketidakhadiran Deputi Informasi dan Data serta Deputi Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat KPK.

"Apakah sengaja tidak hadir atau karena kenapa?" kata Aziz seusai pimpinan KPK menjawab berbagai pertanyaan para politisi Komisi III dalam RDP sebelumnya.

Aziz meminta agar rapat diskors. Bahkan, politisi Partai Golkar itu meminta agar pimpinan KPK menghadirkan dua deputi itu. Dalam RDP, empat pimpinan KPK hadir yakni Abraham Samad, Busyro Muqoddas, Bambang Widjojanto, dan Zulkarnaen.

Wakil Ketua Komisi III Nasir Djamil yang memimpin rapat lalu meminta pandangan setiap fraksi. Seluruh fraksi sepakat meminta penjelasan terlebih dulu kepada pimpinan KPK mengenai ketidakhadiran jajaran deputi sebelum melanjutkan RDP.

Namun, tak hanya perwakilan fraksi yang berbicara. Satu persatu politisi ikut berbicara mengenai usulan Aziz itu. Berbagai pasal dalam tata tertib serta argumen disebut. Dihadapan belasan kamera televisi, hampir satu jam mereka berdebat tanpa meminta penjelasan pimpinan KPK.

Di tengah perdebatan, Aziz mengaku sadar bahwa tidak perlu seluruh jajaran KPK hadir dalam RDP.  "Satu pimpinan pun yang hadir sah rapat ini. Namun, nuansa rapat perlu didalami karena itu deputi perlu hadir. Ini untuk kepentingan bangsa dan negara, kok," kata Aziz.

Perdebatan panjang itu berakhir setelah waktu menunjukkan pukul 12.00 WIB. Nasir mengatakan, berdasarkan tata tertib, rapat harus diskors pukul 12.00 WIB untuk makan siang, istirahat, dan shalat. Akhirnya, rapat dihentikan sementara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Nasional
Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Nasional
Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com