Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Miranda: Saya Tak Pernah Suruh Siapa Pun Berikan Sesuatu

Kompas.com - 11/06/2012, 22:10 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI), Miranda S Goeltom kembali membantah terlibat dalam kasus dugaan suap cek perjalanan terkait pemilihan DGS BI 2004. Miranda mengaku tidak pernah menyuruh siapa pun untuk memberi apa pun kepada siapa pun, baik sebelum maupun setelah pemilihan DGS BI 2004.

"Kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saya hanya satu, yaitu saya menegaskan fakta yang sebenarnya bahwa saya tidak pernah menyuruh orang atau siapa pun untuk memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun atau untuk tidak memberikan sesuatu kepada siapa pun dalam rangka pemilihan DGS BI," kata Miranda di gedung KPK, Jakarta, seusai menjalani pemeriksaan, Senin (11/6/2012).

Miranda diperiksa sekitar enam jam terkait posisinya sebagai tersangka. Menurut Miranda, dia memenangkan seleksi DGS BI 2004 atas dasar kemampuannya. Miranda mengaku optimis menjalani proses seleksi dan merasa layak menang karena pengalamannya memimpin Bank Indonesia sebelum ikut seleksi DGS BI.

KPK menetapkan Miranda sebagai tersangka karena diduga ikut serta atau menganjurkan Nunun Nurbaeti menyuap anggota DPR 1999-2004 terkait pemilihan DGS BI 2004. Nunun divonis dua tahun enam bulan penjara karena dianggap sebagai pemberi suap dalam kasus ini. Suap tersebut diberikan dalam bentuk cek perjalanan.

Miranda berharap, proses hukumnya di KPK segera selesai agar seluruh fakta bisa terungkap dalam persidangan setelah ini. "Saya mengharapkan dukungan dari saudara-saudara media untuk membuat perjalanan terkuaknya kasus ini menjadi benar, adil, dan semuanya hanya berdasarkan fakta-fakta yang ada," ucap Miranda.

Salah satu pengacara Miranda, Andi Simangungsong mengatakan bahwa pemeriksaan hari ini lebih detil dibanding pemeriksaan pertama, Jumat (1/6/2012). Materinya, kata Andi, masih sama, yakni seputar cek perjalanan dan pertemuan-pertemuan Miranda dengan anggota DPR 1999-2004. "Sampai sekarang kita belum ada disodorkan bukti dari pihak KPK yang menunjukkan adanya dokumen yang menunjukkan keterkaitan adanya Ibu Miranda dengan pihak lain yang terlibat dalam kasus ini," ujar Andi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

    Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

    Nasional
    Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

    Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

    Nasional
    UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

    UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

    Nasional
    Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

    Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

    Nasional
    Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

    Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

    Nasional
    Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

    Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

    Nasional
    Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

    Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

    Nasional
    Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

    Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

    Nasional
    UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

    UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

    Nasional
    Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

    Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

    Nasional
    Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

    Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

    Nasional
    Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

    Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

    Nasional
    UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

    UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

    Nasional
    Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

    Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

    Nasional
    Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

    Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com