Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dana Identifikasi Korban Sukhoi Capai Rp 800 Juta

Kompas.com - 20/05/2012, 21:39 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama 12 hari bekerja, Kepolisian RI menghabiskan dana sebesar Rp 800 juta untuk proses identifikasi korban kecelakaan pesawat Sukhoi Super Jet 100. Dana yang digunakan oleh tim Disaster Victim Identification (DVI) ini berasal dari pos anggaran darurat APBNP 2012.

"Itu dana kontingensi digunakan dalam rangka sarana dan prasarana pemeriksaan DNA, " jelas Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Komisaris Besar Boy Rafli Amar, dalam jumpa pers di RS Polri Raden Said Sukanto, Jakarta Timur, Minggu (20/5/2012).

Sejak terjadinya kecelakaan pesawat buatan Rusia itu 9 Mei lalu, Polri membentuk tim DVI yang terdiri dari 150 orang. Tim itu terdiri dari tim ahli Mabes Polri, Polda Jawa Barat, dan bantuan tim identifikasi dari Rusia. Tim ini tersebar di sejumlah posko DVI yaitu di sekitar lokasi jatuhnya pesawat, di Gunung Salak, 3 tim di ante mortem (data riwayat hidup sebelum meninggal) di Bandara Halim Perdana Kusuma dan 6 tim post mortem di RS Polri.

"Mereka bekerja 24 jam. Dibagi dalam 3 shift dan tidak mengenal libur, karena masyarakat dan negara asing menuntut kita bekerja cepat, tepat, dan akurat. Dengan kerja keras, maka seluruh korban yang dinyatakan hilang, berhasil kita identifikasi," kata Boy.

Tim DVI melakukan identifikasi korban kecelakaan Sukhoi melalui potongan tubuh jenazah yang ditemukan tim SAR di Gunung Salak. Tim ini mengumpulkan data ante mortem yang didapat dari keluarga korban dan post mortem (data setelah meninggal) milik 45 korban.

Awalnya, DVI Polri tidak menargetkan waktu tertentu dalam proses identifikasi ini, karena banyaknya jenazah yang tidak utuh saat ditemukan di lokasi. Saat itu, Direktur Eksekutif DVI, Komisaris Besar Anton Castilani menyatakan berdasarkan pengalaman, proses identifikasi membutuhkan waktu dua minggu. Namun, dalam waktu 12 hari, ternyata DVI berhasil menuntaskan identifikasi tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

    Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

    Nasional
    SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

    SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

    Nasional
    DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

    DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

    Nasional
    Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

    Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

    Nasional
    KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

    KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

    Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Nasional
    MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    Nasional
    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com