MK: Tempat Khusus Merokok Wajib Disediakan

Kompas.com - 17/04/2012, 19:54 WIB
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mewajibkan pemerintah daerah menyediakan tempat khusus merokok di tempat kerja, di tempat umum, dan di tempat lainnya setelah mengabulkan pengujian Pasal 115 ayat (1) dan Penjelasannya UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

"Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," Ketua Majelis Hakim Mahfud MD, saat membacakan putusan di Jakarta, Selasa (17/4/2012).

Mahfud yang didampingi delapan hakim konstitusi mengatakan bahwa kata "dapat" dalam Penjelasan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam pertimbangannya yang dibacakan oleh Hamdan Zolva, Pasal 115 UU Kesehatan dan Penjelasannya merupakan ketentuan pengamanan zat adiktif sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam upaya memelihara kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan, antara lain, untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Dalam pengamanan zat adiktif, penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan tidak membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya.

"Untuk itu pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya, termasuk, antara lain, di tempat kerja, di tempat umum, dan di tempat lainnya," kata Hamdan.

Pengaturan yang demikian menurut Mahkamah tepat karena merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada masyarakat dan lingkungannya.

Mahkamah juga membenarkan terhadap dalil para Pemohon bahwa dalam pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena ketentuan pasal tersebut di dalam Penjelasannya terdapat kata "dapat" yang berarti Pemerintah boleh mengadakan atau boleh pula tidak mengadakan "tempat khusus untuk merokok" di tempat kerja, di tempat umum, dan di tempat lainnya.

Hilangkan kata dapat

Selain itu, Mahkamah juga berpendapat bahwa kata "dapat" dalam Pasal 115 UU Kesehatan berimplikasi tiadanya proporsionalitas dalam pengaturan tentang "tempat khusus merokok" yang mengakomodasikan antara kepentingan perokok untuk merokok dan kepentingan publik untuk terhindar dari ancaman bahaya terhadap kesehatan dan demi meningkatnya derajat kesehatan.

Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Mantan Wabup Lampung Utara, KPK Telusuri Dana Kampanye Mustafa

Periksa Mantan Wabup Lampung Utara, KPK Telusuri Dana Kampanye Mustafa

Nasional
Kata Mahfud MD, Jokowi Pernah Sampaikan Laporan ke KPK tapi Tak Disentuh

Kata Mahfud MD, Jokowi Pernah Sampaikan Laporan ke KPK tapi Tak Disentuh

Nasional
Bicara soal Insiden Mega-Paloh, Jokowi Tegaskan Koalisinya Rukun

Bicara soal Insiden Mega-Paloh, Jokowi Tegaskan Koalisinya Rukun

Nasional
Di hadapan Jokowi, Surya Paloh Sebut Nasdem Akan Gelar Konvensi Capres 2024

Di hadapan Jokowi, Surya Paloh Sebut Nasdem Akan Gelar Konvensi Capres 2024

Nasional
Undang Tokoh Masyarakat, Mahfud MD Bahas Perppu KPK dan Penegakan Hukum

Undang Tokoh Masyarakat, Mahfud MD Bahas Perppu KPK dan Penegakan Hukum

Nasional
Surya Paloh ke Jokowi: Ingin Saya Peluk Erat, tapi Enggak Bisa...

Surya Paloh ke Jokowi: Ingin Saya Peluk Erat, tapi Enggak Bisa...

Nasional
Tak Hanya di Gerindra, Dahnil Juga Ditunjuk Prabowo Jadi Jubirnya di Kemenhan

Tak Hanya di Gerindra, Dahnil Juga Ditunjuk Prabowo Jadi Jubirnya di Kemenhan

Nasional
Surya Paloh: Jangan Ragukan Lagi Sayang Saya ke Mbak Mega

Surya Paloh: Jangan Ragukan Lagi Sayang Saya ke Mbak Mega

Nasional
Fadli Zon: Pertahanan Kita Harus Bertumpu pada Rakyat yang Terlatih Bela Negara

Fadli Zon: Pertahanan Kita Harus Bertumpu pada Rakyat yang Terlatih Bela Negara

Nasional
Akui Cemburu dengan Presiden PKS, Jokowi Peluk Erat Surya Paloh di Kongres Nasdem

Akui Cemburu dengan Presiden PKS, Jokowi Peluk Erat Surya Paloh di Kongres Nasdem

Nasional
Kuasa Hukum Kemenag Sebut Penertiban Lahan UIII Sesuai Aturan

Kuasa Hukum Kemenag Sebut Penertiban Lahan UIII Sesuai Aturan

Nasional
Kasus Suap Jabatan, Istri Wali Kota Medan Jalani Pemeriksaan Hampir 10 Jam

Kasus Suap Jabatan, Istri Wali Kota Medan Jalani Pemeriksaan Hampir 10 Jam

Nasional
Belum Terima Surat Panggilan, Anak Yasonna Urung Diperiksa KPK

Belum Terima Surat Panggilan, Anak Yasonna Urung Diperiksa KPK

Nasional
Jokowi, Megawati, AHY, hingga Presiden PKS Hadiri HUT Partai Nasdem

Jokowi, Megawati, AHY, hingga Presiden PKS Hadiri HUT Partai Nasdem

Nasional
Fadli Zon Sebut Debat antara Prabowo dan Politisi PDI-P karena Salah Paham

Fadli Zon Sebut Debat antara Prabowo dan Politisi PDI-P karena Salah Paham

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X