Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kali Ini Golkar Kalah

Kompas.com - 12/04/2012, 17:26 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan yang diusung Fraksi Partai Golkar (F-PG) terkait metode penghitungan suara menjadi kursi dalam pembahasan RUU Pemilu tak didukung oleh fraksi lain yang tergabung dalam koalisi partai. Hanya F-PG yang berbeda sikap dalam koalisi dengan mendukung metode divisor dengan varian webster habis di daerah pemilihan (dapil).

Ketika voting, lima fraksi lain yang tergabung dalam koalisi, yakni Fraksi Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Persatuan Pembangunan, mendukung metode kuota murni. Metode itu yang kemudian ditetapkan Dewan karena suara terbanyak.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan, partainya konsisten memilih metode divisor webster lantaran dianggap oleh banyak negara paling adil. "Metode kuota adalah model ketidakadilan karena partai-partai menengah yang hanya dapat kursi dari suara tidak sebanding dengan kursi BPP (bilangan pembagi pemilih)," kata Nurul.

"Kami ingin berkontribusi terhadap pembangunan politik dan pendidikan politik negeri ini. Lebih baik kalah demi sebuah keadilan daripada menang tapi mengingkari keadilan," kata anggota Komisi II itu.

Kegagalan Golkar memperjuangkan usulan mereka itu sangat kontras dengan kiprah partai berlambang pohon beringin itu dalam pembahasan Undang-Undang APBN Perubahan 2012, akhir Maret lalu. Dalam rapat paripurna DPR mengenai pembahasan undang-undang itu, F-PG "di atas angin" karena usulannya mengenai penambahan Pasal 7 ayat 6a dalam UU APBN-P 2012 dengan substansi memungkinkan pemerintah menyesuaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi didukung partai lain dalam koalisi, kecuali PKS.

Dalam ayat 6a itu, penyesuaian harga minyak dapat dilakukan jika ada kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen pada harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) selama enam bulan. Setelah usulannya didukung dan menang dalam voting, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical langsung mengklaim bahwa PG menjadi pemimpin dalam pembahasan itu.

"Partai Golkar berdiri sebagai pimpinan dalam memberi arah penyelesaian masalah-masalah besar yang kita hadapi. Golkar bermain cantik dalam drama politik kemarin (di rapat paripurna DPR soal UU APBN-P)," kata Ical.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

    KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

    Nasional
    KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

    KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

    Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

    Nasional
    Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

    Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

    Nasional
    Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

    Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

    Nasional
    Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

    Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

    Nasional
    Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

    Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

    Nasional
    Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

    Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

    Nasional
    Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

    Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

    Nasional
    Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

    Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

    Nasional
    Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

    Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

    Nasional
    Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

    Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

    Nasional
    Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

    Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

    Nasional
    Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

    Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

    Nasional
    Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

    Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com