Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Diminta Jelaskan Kasus Miranda-Angie

Kompas.com - 12/04/2012, 13:19 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi III DPR Benny K Harman meminta pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjelaskan kepada publik mengenai penanganan kasus yang menjerat tersangka Miranda S Goeltom dan Angelina Sondakh alias Angie. Hingga saat ini kedua orang itu belum juga diperiksa sebagai tersangka.

"KPK harus jelaskan. Kalau itu tidak dijelaskan, anggapan umum kalau KPK bekerja untuk memenuhi pesanan-pesanan tertentu tidak dapat terelakkan," kata Benny di Kompleks DPR, Jakarta, Kamis (12/4/2012).

Hingga kini Miranda belum diperiksa sebagai tersangka terkait kasus suap cek perjalanan ketika pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Adapun Angie belum diperiksa terkait kasus suap proyek wisma atlet SEA Games 2011. Keduanya juga belum ditahan.

Benny mengkaitkan belum diperiksanya Miranda dan Angie dengan informasi yang beredar, yaitu tentang penetapan keduanya sebagai tersangka yang tidak sesuai prosedur di internal KPK atau belum cukup bukti. Benny mengatakan, kepolisian dan kejaksaan biasa menetapkan tersangka sebelum yang bersangkutan diperiksa. Namun, langkah seperti itu tidak biasa bagi KPK, yang dituntut berhati-hati dalam penetapan tersangka lantaran tidak diberi kewenangan untuk menghentikan penyidikan.

"Ada SOP yang ditetapkan pimpinan KPK. Kalau SOP tidak diikuti, maka output itu harus batal demi hukum. Masalahnya, apakah informasi bahwa Miranda dan Angie ditetapkan sebagai tersangka di luar SOP? Kalau itu betul, pimpinan KPK secara menyeluruh harus melakukan koreksi demi hukum, integritas, kredibilitas, dan tentu demi hak asasi yang bersangkutan," papar Benny.

Benny menambahkan, Komisi III DPR akan meminta penjelasan pimpinan KPK terkait masalah itu, terutama akan meminta bukti sudah adanya penerbitan surat perintah penyidikan untuk Miranda dan Angie. Jika pimpinan KPK salah, kata dia, tetap harus dikoreksi. "Ada anggapan di masyarakat, apa pun yang dilakukan KPK selalu benar meskipun salah. Kita harus koreksi itu," kata politikus Partai Demokrat itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Diminta Percepat Pemecatan Hasyim Asy'ari Agar Tak Ganggu Persiapan Pilkada

    Jokowi Diminta Percepat Pemecatan Hasyim Asy'ari Agar Tak Ganggu Persiapan Pilkada

    Nasional
    Megawati Lantik Ganjar hingga Ahok Jadi Ketua DPP PDI-P

    Megawati Lantik Ganjar hingga Ahok Jadi Ketua DPP PDI-P

    Nasional
    Kaesang Shalat Jumat di Tanjung Priok, Dikawal Banser Seragam Lengkap

    Kaesang Shalat Jumat di Tanjung Priok, Dikawal Banser Seragam Lengkap

    Nasional
    Megawati Soal Hasyim Terbukti Lakukan Tindakan Asusila: Pusing Saya

    Megawati Soal Hasyim Terbukti Lakukan Tindakan Asusila: Pusing Saya

    Nasional
    Kemendikbud Peringatkan Rektor Unair yang Copot Dekan FK karena Tolak Dokter Asing

    Kemendikbud Peringatkan Rektor Unair yang Copot Dekan FK karena Tolak Dokter Asing

    Nasional
    Menko Polhukam: Banyak Kementerian/Lembaga Minta Nama-nama Pejabat yang Terlibat Judi 'Online'

    Menko Polhukam: Banyak Kementerian/Lembaga Minta Nama-nama Pejabat yang Terlibat Judi "Online"

    Nasional
    Dokter Ungkap Alasan Prabowo Tak Pilih RS Luar Negeri untuk Operasi Kaki Kirinya

    Dokter Ungkap Alasan Prabowo Tak Pilih RS Luar Negeri untuk Operasi Kaki Kirinya

    Nasional
    Jokowi: Swasembada Pangan Proses yang Panjang, Iklim Sangat Memengaruhi

    Jokowi: Swasembada Pangan Proses yang Panjang, Iklim Sangat Memengaruhi

    Nasional
    Sambangi Pasar Cekkeng Sulsel, Jokowi Beli Bawang Merah hingga Jeruk

    Sambangi Pasar Cekkeng Sulsel, Jokowi Beli Bawang Merah hingga Jeruk

    Nasional
    Warga Meninggal Saat Tunggu Rombongan Jokowi di Sulsel, Istana Sampaikan Dukacita

    Warga Meninggal Saat Tunggu Rombongan Jokowi di Sulsel, Istana Sampaikan Dukacita

    Nasional
    Tahapan Pilkada 2024 Dipastikan Tak Terganggu meski Ketua KPU Dipecat

    Tahapan Pilkada 2024 Dipastikan Tak Terganggu meski Ketua KPU Dipecat

    Nasional
    Datangi Sekolah Partai, Megawati Bakal Pimpin Sumpah Jabatan Pengurus DPP PDI-P

    Datangi Sekolah Partai, Megawati Bakal Pimpin Sumpah Jabatan Pengurus DPP PDI-P

    Nasional
    Delegasi Biro Komite Palestina PBB Berkunjung, Kemenlu: Indonesia Tekankan Tercapainya Gencatan Senjata

    Delegasi Biro Komite Palestina PBB Berkunjung, Kemenlu: Indonesia Tekankan Tercapainya Gencatan Senjata

    Nasional
    SYL Akan Bacakan Pleidoi Sendiri Hari Ini

    SYL Akan Bacakan Pleidoi Sendiri Hari Ini

    Nasional
    Puan Buka Peluang PDI-P Koalisi dengan PKB di Jakarta

    Puan Buka Peluang PDI-P Koalisi dengan PKB di Jakarta

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com