Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Diminta Jelaskan Kasus Miranda-Angie

Kompas.com - 12/04/2012, 13:19 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi III DPR Benny K Harman meminta pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjelaskan kepada publik mengenai penanganan kasus yang menjerat tersangka Miranda S Goeltom dan Angelina Sondakh alias Angie. Hingga saat ini kedua orang itu belum juga diperiksa sebagai tersangka.

"KPK harus jelaskan. Kalau itu tidak dijelaskan, anggapan umum kalau KPK bekerja untuk memenuhi pesanan-pesanan tertentu tidak dapat terelakkan," kata Benny di Kompleks DPR, Jakarta, Kamis (12/4/2012).

Hingga kini Miranda belum diperiksa sebagai tersangka terkait kasus suap cek perjalanan ketika pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Adapun Angie belum diperiksa terkait kasus suap proyek wisma atlet SEA Games 2011. Keduanya juga belum ditahan.

Benny mengkaitkan belum diperiksanya Miranda dan Angie dengan informasi yang beredar, yaitu tentang penetapan keduanya sebagai tersangka yang tidak sesuai prosedur di internal KPK atau belum cukup bukti. Benny mengatakan, kepolisian dan kejaksaan biasa menetapkan tersangka sebelum yang bersangkutan diperiksa. Namun, langkah seperti itu tidak biasa bagi KPK, yang dituntut berhati-hati dalam penetapan tersangka lantaran tidak diberi kewenangan untuk menghentikan penyidikan.

"Ada SOP yang ditetapkan pimpinan KPK. Kalau SOP tidak diikuti, maka output itu harus batal demi hukum. Masalahnya, apakah informasi bahwa Miranda dan Angie ditetapkan sebagai tersangka di luar SOP? Kalau itu betul, pimpinan KPK secara menyeluruh harus melakukan koreksi demi hukum, integritas, kredibilitas, dan tentu demi hak asasi yang bersangkutan," papar Benny.

Benny menambahkan, Komisi III DPR akan meminta penjelasan pimpinan KPK terkait masalah itu, terutama akan meminta bukti sudah adanya penerbitan surat perintah penyidikan untuk Miranda dan Angie. Jika pimpinan KPK salah, kata dia, tetap harus dikoreksi. "Ada anggapan di masyarakat, apa pun yang dilakukan KPK selalu benar meskipun salah. Kita harus koreksi itu," kata politikus Partai Demokrat itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

    Nasional
    Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

    Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

    Nasional
    Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

    Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

    Nasional
    Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

    Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

    Nasional
    Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

    Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

    Nasional
    PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

    PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

    Nasional
    Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

    Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

    Nasional
    Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

    Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

    Nasional
    Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

    Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

    Nasional
    Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

    Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

    Nasional
    Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

    Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

    Nasional
    Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

    Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

    Nasional
    Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

    Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

    Nasional
    Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

    Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com