Koalisi Jangan Menuntut Kepatuhan Membabi Buta

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Iberamsjah, menilai, anggota koalisi mungkin saja berharap semua partai yang bergabung dalam Sekretariat Gabungan Pendukung Pemerintah tetap menjaga komitmen bersama. Namun, semestinya komitmen kepada aspirasi rakyat harus lebih tinggi dan diutamakan ketimbang komitmen koalisi antarpartai.

"Koalisi politik itu harus kritis dan bermartabat, dan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Jangan kehilangan akal sehat dan jangan menuntut kepatuhan secara membabi buta," kata Iberamsjah di Jakarta, Selasa (3/4/2012).

Sebagaimana diberitakan, Partai Demokrat mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengevaluasi keberadaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam koalisi pendukung pemerintah bersama Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan PPP.

PKS itu dianggap menyalahi kontrak akibat berseberangan dengan kebijakan koalisi saat sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pekan lalu.

Namun, lanjut Iberamsjah, Presiden Yudhoyono justru harus berterima kasih kepada PKS karena partai ini mendorong pemerintah untuk mendekati aspirasi rakyat, yaitu tidak menaikkan harga BBM. Sementara itu, partai-partai lain justru menjerumuskannya untuk menjauhi kehendak rakyat.

"Koalisi itu justru diperlukan untuk menjamin agar pemerintah tetap membela kepentingan rakyat," katanya.

Iberamsjah menekankan, koalisi sebaiknya dilakukan secara kritis. Anggota koalisi jangan hanya membebek kepada pemerintah, tetapi harus kritis dan memberi masukan yang baik.