Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tifatul : Banyak Rumput di Sekitar Dahlia

Kompas.com - 31/03/2012, 21:33 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, menyerahkan sepenuhnya keputusan soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kepada Fraksi PKS di DPR. Tifatul yang juga anggota Majelis Syuro PKS, menghormati sikap Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar Jumat (30/3/2012) hingga Sabtu (31/3/2012) dini hari.

Dalam rapat paripurna tersebut, Fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dengan tetap mempertahankan Pasal 7 Ayat (6) Undang-Undang APBN 2012. Sikap ini, bersebrangan dengan sikap Partai Demokrat selaku lokomotif Sektetariat Gabungan (Setgab) Koalisi.

"Kalau sikap PKS silahkan tanya ke DPP atau fraksi," kata Tifatul sebelum mengikuti rapat kabinet di Istana Negara, Jakarta, Jumat (31/3/2012).

Dia mengatakan, sebagai pembantu Presiden, dirinya tidak mungkin berlainan pendapat dengan Presiden. Kendati demikian, Tifatul membantah adanya perbedaan pendapat di internal PKS. Sebagai anggota koalisi, sikap Fraksi PKS seringkali bersebrangan dengan sikap pemerintah. PKS kerap diisukan akan didepak dari koalisi.

Sebagai salah satu menteri dari PKS, Tifatul mengaku tidak khawatir jika memang dirinya akan diganti. Perombakan anggota kabinet atau reshuffle, kata Tifatul, sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden.

"Banyak rumput di sekitar dahlia, jangan ribut, ini hanya urusan dunia," ucap Tifatul berpantun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    Nasional
    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    Nasional
    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Nasional
    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Nasional
    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Nasional
    Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

    Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

    Nasional
    DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

    DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

    Nasional
    Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

    Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

    Nasional
    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Nasional
    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Nasional
    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Nasional
    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Nasional
    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com