Tamsil Disebut Atur Peningkatan Anggaran Transmigrasi

Kompas.com - 28/02/2012, 09:25 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Tamsil Linrung, kembali disebut dalam kasus dugaan suap program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Transmigrasi. Mantan anggota DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Ali Mudhori menyebut Tamsil sebagai orang yang mengatur peningkatan anggaran transmigrasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sebelumnya, Dharnawati, terpidana 2,5 tahun dalam kasus itu, menyebut Tamsil menerima fee

 

 

Ali menyebut nama Tamsil saat bersaksi untuk terdakwa kasus suap PPID Transmigrasi, Dadong Irbarelawan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (27/2/2012) malam.

Ali menuturkan, mulanya, dia didatangi Sindu Malik (mantan pegawai Kementerian Keuangan) dan pengusaha Iskandar Pasojo (Acos) yang meminta diperkenalkan ke pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ali pun memperkenalkan keduanya dengan Djoko Sidik Pramono, Dirjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat Transmigrasi.

Kepada Joko, Sindu dan Acos mengaku sebagai orang dekat Tamsil yang disebutnya mengetahui seluk beluk penganggaran terkait transmigrasi. Namun, lanjut Ali, Joko tidak percaya begitu saja akan ucapan keduanya. Untuk meyakinkan Joko, Sindu dan Acos lantas berjanji mempertemukannya dengan Tamsil.

Kemudian, terjadi pertemuan di Hotel Crowne sekitar Maret 2011. Pertemuan itu diikuti Ali, Acos, Sindu, Joko, dan Tamsil. Ali sendiri mengaku kenal Tamsil saat sama-sama anggota dewan 2004-2009.

Kepada Tamsil, tuturnya, Joko Sidik mengeluhkan soal anggaran pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang belum direspon Komisi IX DPR. Menjawab keluhan Joko, Tamsil mengatakan akan mengupayakannya di teman-teman Badan Anggaran DPR.

Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Ali, Acos, dan Sindu kemudian diminta mempersiapkan data-data daerah transmigrasi yang diperlukan. Selain ke Ditjen P2MKT, Ali juga menghubungi Dirjen Pembangunan dan Pembinaan Kawasan Transmigrasi (P2KT) saat itu, Herry Heriawan Saleh. Namun, karena Herry tidak dapat dihubungi, Ali menemui I Nyoman Suisnaya, Sekretaris Ditjen P2KT di ruangannya. Nyoman juga menjadi terdakwa kasus ini.

Selebihnya, Ali mengaku ikut dalam sejumlah pertemuan lanjutan. Namun dia mengaku tidak tahu kalau program yang diupayakan pencairan dananya oleh Sindu dan Acos itu adalah PPID Transmigrasi. Ali juga mengaku tidak tahu seputar commitment fee Rp 1,5 miliar yang diberikan pengusaha Dharnawati ke Nyoman dan Dadong.

Keterangan Ali berbelit-belit saat ditanya soal percakapan teleponnya dengan Fauzi (mantan anggota tim asistensi Menakertran). Dalam rekaman tersebut salah satunya dibicarakan pembagian jatah uang Rp 1,5 miliar, termasuk ke Tamsil. Ali sendiri mengaku dijanjikan Sindu dan Acos akan mendapat uang ganti transport atas jasanya memperkenalkan ke pejabat Kemennakertrans.

Rekaman pembicaraan Ali dengan Fauzi juga mengungkap istilah "Pak Ketum". Menurut Ali, ada dua versi arti istilah tersebut. Pertama, "Pak Ketum" merupakan panggilannya untuk Tamsil Linrung. "Kalau ketum yang saya maksud, intensifnya ketemu Tamsil. Ketum itu Ketua Umum Masyarakat Nelayan, Ketua Umumnya Pak Tamsil," kata Ali.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kontroversi Vaksin Nusantara hingga Dukungan untuk BPOM, Menkes Ingatkan Tak Didebatkan secara Politis

Kontroversi Vaksin Nusantara hingga Dukungan untuk BPOM, Menkes Ingatkan Tak Didebatkan secara Politis

Nasional
Larangan Mudik Lebaran 2021 dan Penegasan Jokowi untuk Jaga Keselamatan dari Covid-19

Larangan Mudik Lebaran 2021 dan Penegasan Jokowi untuk Jaga Keselamatan dari Covid-19

Nasional
Menkes Minta Masyarakat Waspadai Tranmisi Lokal Varian Vurus Corona B117

Menkes Minta Masyarakat Waspadai Tranmisi Lokal Varian Vurus Corona B117

Nasional
Masyarakat Diminta Waspada, Kapasitas Vaksinasi Sedang Turun dan Kasus Covid-19 Masih Bertambah

Masyarakat Diminta Waspada, Kapasitas Vaksinasi Sedang Turun dan Kasus Covid-19 Masih Bertambah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kerasnya Persaingan Mendapatkan Vaksin Covid-19 | Bakamla Tegur Kapal Yunani di Perairan Maluku

[POPULER NASIONAL] Kerasnya Persaingan Mendapatkan Vaksin Covid-19 | Bakamla Tegur Kapal Yunani di Perairan Maluku

Nasional
Menkes: Jangan Sampai Vaksinasi Covid-19 Buat Kita Euforia dan Tak Waspada

Menkes: Jangan Sampai Vaksinasi Covid-19 Buat Kita Euforia dan Tak Waspada

Nasional
Menkes: Lansia Berisiko Tinggi Covid-19, tapi Sulit Terjangkau Vaksinasi

Menkes: Lansia Berisiko Tinggi Covid-19, tapi Sulit Terjangkau Vaksinasi

Nasional
Jozeph Paul Zhang Berani Mengaku Nabi ke-26 dan Menantang Dipolisikan, Diduga karena Tak Ada di Indonesia

Jozeph Paul Zhang Berani Mengaku Nabi ke-26 dan Menantang Dipolisikan, Diduga karena Tak Ada di Indonesia

Nasional
Menkes Minta Perdebatan soal Vaksin Nusantara Berjalan secara Ilmiah, Tidak Politis

Menkes Minta Perdebatan soal Vaksin Nusantara Berjalan secara Ilmiah, Tidak Politis

Nasional
Khawatir Kasus Covid-19 Melonjak, Menkes: Masyarakat Sudah Euforia, Tidak Waspada

Khawatir Kasus Covid-19 Melonjak, Menkes: Masyarakat Sudah Euforia, Tidak Waspada

Nasional
UPDATE Bencana di NTT: Korban Hilang Bertambah Satu Orang, Total 48

UPDATE Bencana di NTT: Korban Hilang Bertambah Satu Orang, Total 48

Nasional
Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Nasional
Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Nasional
Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Nasional
Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X