Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Agama Tarik Rp 12 Triliun Dana Haji dari Bank

Kompas.com - 26/02/2012, 13:35 WIB

PEKANBARU, KOMPAS.com - Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali mengatakan, pihaknya tengah memindahkan Rp 12 triliun dana haji di sejumlah Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) ke dalam sukuk.

"Alasan saya, cuma untuk menyelamatkan dana haji," kata Suryadharma Ali pada acara peletakan batu pertama pembangunan asrama haji di Pekanbaru, Sabtu (25/2/2012) petang kemarin.

Ia mengatakan, sesuai aturan, jika ada bank mengalami bangkrut, dana haji yang tersimpan tak ada jaminan diganti utuh atau sepenuhnya. Untuk bank konvensional, penggantian maksimal hanya sebesar Rp 200 miliar. Namun, jika dana tersimpan di sukuk, selama negara masih berdiri akan dijamin 100 persen oleh pemerintah.

Di sukuk sendiri, dana haji yang sudah tersimpan saat ini sebanyak Rp 23 triliun. Dengan demikian, jika proses penarikan dana haji dari seluruh BPS BPIH selesai pada Februari 2012 ini maka jumlah dana haji yang tersimpan di sukuk mencapai Rp 35 triliun. Sisa dana haji yang ada di bank masih sekitar Rp 3 triliun.

Menag mengakui penarikan dana haji dari BPS, baik bank konvensional BUMN mapun syariah seperti di Bank Muamalat, telah menimbulkan kekecewaan di kalangan perbankan. Namun, menurutnya bank sudah cukup mendapat keuntungan dari dana tersebut dan penyelematan dana umat lebih penting.

Tak setuju moratorium

Menanggapi dipindahkannya dana haji dari BPS BPIH terkait adanya tudingan bahwa Kemenag tak mau menjalankan moratorium pendaftaran haji, menurut Suryadharma Ali, pendapat atau anggapan itu tidak tepat.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Menag agar melakukan moratorium pendaftaran haji guna menghindari adanya kebocoran atau korupsi. Selain itu, moratorium dimaksudkan untuk menghindari penggelembungan dana haji dan kemudian disalahgunakan oknum Kemenag.

Moratorium pendaftaran haji, menurut Menag, bukan solusi dalam pemberantasan korupsi. Jika memang dicurigai bahwa dana haji bakal disalahgunakan, atau berpotensi dikorupsi, menurut dia, maka bisa dicarikan jalan keluar dengan memberikan tenaga pendampingan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Diresmikan Presiden Jokowi, IDTH Jadi Laboratorium Pengujian Perangkat Digital Terbesar dan Terlengkap Se-Asia Tenggara

    Diresmikan Presiden Jokowi, IDTH Jadi Laboratorium Pengujian Perangkat Digital Terbesar dan Terlengkap Se-Asia Tenggara

    Nasional
    Hujan Lebat yang Bawa Material Vulkanis Gunung Marapi Perparah Banjir di Sebagian Sumbar

    Hujan Lebat yang Bawa Material Vulkanis Gunung Marapi Perparah Banjir di Sebagian Sumbar

    Nasional
    Pemerintah Saudi Tambah Layanan 'Fast Track' Jemaah Haji Indonesia

    Pemerintah Saudi Tambah Layanan "Fast Track" Jemaah Haji Indonesia

    Nasional
    Banjir Luluh Lantakkan Sebagian Sumatera Barat, Lebih dari 40 Orang Tewas

    Banjir Luluh Lantakkan Sebagian Sumatera Barat, Lebih dari 40 Orang Tewas

    Nasional
    Berkaca Kecelakaan di Ciater, Polisi Imbau Masyarakat Cek Dulu Izin dan Kondisi Bus Pariwisata

    Berkaca Kecelakaan di Ciater, Polisi Imbau Masyarakat Cek Dulu Izin dan Kondisi Bus Pariwisata

    Nasional
    Dugaan SYL Memeras Anak Buah dan Upaya KPK Hadirkan 3 Dirjen Kementan Jadi Saksi

    Dugaan SYL Memeras Anak Buah dan Upaya KPK Hadirkan 3 Dirjen Kementan Jadi Saksi

    Nasional
    Jokowi Santap Nasi Goreng dan Sapa Warga di Sultra

    Jokowi Santap Nasi Goreng dan Sapa Warga di Sultra

    Nasional
    Prabowo Klaim Serasa Kubu 'Petahana' saat Pilpres dan Terbantu Gibran

    Prabowo Klaim Serasa Kubu "Petahana" saat Pilpres dan Terbantu Gibran

    Nasional
    Prabowo Mengaku Diuntungkan 'Efek Jokowi' dalam Menangkan Pilpres

    Prabowo Mengaku Diuntungkan "Efek Jokowi" dalam Menangkan Pilpres

    Nasional
    Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

    Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

    [POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

    Nasional
    Sejarah Hari Buku Nasional

    Sejarah Hari Buku Nasional

    Nasional
    Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

    UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

    Nasional
    KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

    KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com