JAKARTA, KOMPAS.com — Organisasi kemasyarakatan tidak boleh berbuat sesukanya meskipun ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Ormas harus melaksanakan ketentuan dan rambu-rambu yang ada.
Demikian diungkapkan Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution di Jakarta, Jumat (17/2/2012). Menurut Saud, Polri terus mendorong dan memfasilitasi pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah untuk mengawasi dan membina ormas.
Selain itu, lanjut Saud, Polri juga terus mengimbau ormas agar melaksanakan ketentuan yang ada. Meskipun ada UU No 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, bukan berarti ormas atau kelompok yang mengatasnamakan ormas dapat berbuat sesukanya.
"Ada rambu-rambu yang harus dipenuhi," kata Saud. Jika terjadi ekses atau kekerasan yang dilakukan kelompok orang yang mengatasnamakan ormas, Polri tetap memprosesnya secara hukum.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.