KPK "Mengobok-obok" Ruangan Wa Ode di DPR

Kompas.com - 10/02/2012, 12:45 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorLatief

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di ruang kerja mantan anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR), Wa Ode Nurhayati, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (10/2/2012) siang. Penggeledahan ini dilakukan untuk mencari alat bukti tambahan terkait penyidikan kasus dugaan suap pengalokasian dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) yang melibatkan Wa Ode dan pengusaha Fahd A Rafiq.

"Benar ada penggeledahan di ruangan Wa Ode, dalam rangka penyidikan kasus PPID," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Jakarta, Jumat siang.

Penggeledahan yang dimulai sejak pukul 10.00 itu masih berlangsung hingga pukul 12.00 siang. Selain menggeledah ruangan Wa Ode, KPK juga mencari alat bukti tambahan di ruangan lainnya yang terkait. Namun, Johan belum dapat mengungkapkan ruangan mana yang ikut digeledah.

"Ada dua tim yang berada di sana untuk lakukan penggeledahan," tambahnya.

Menurut Johan, penggeledahan ini juga dilakukan untuk menindaklanjuti pernyataan Wa Ode yang beberapa kali telah diperiksa terkait posisinya sebagai tersangka kasus ini.

"Kita duga ada alat bukti yang bisa mengembangkan, memperluas kasus ini," kata Johan.

Pantauan Kompas.com di gedung DPR, petugas KPK juga melakukan penggeledahan di ruang Sekretariat Panitia Badan Anggaran gedung DPR. Sekitar 10 petugas mengenakan rompi bertuliskan KPK menggeledah lemari dan laci-laci di ruang sekretariat. Mereka tampak membuka sejumlah dokumen dan laptop.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Seperti diketahui, dalam kasus dugaan suap PPID ini, KPK menetapkan Wa Ode dan Fahd A Rafiq sebagai tersangka. Wa Ode diduga menerima suap Rp 6 miliar dari Fahd terkait pengalokasian dana PPID di tiga kabupaten di Aceh. Wa Ode mengatakan, ada keterlibatan pimpinan Banggar DPR dalam kasus ini.

Baca tentang


    25th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Anggota DPR: Anggaran Pengecatan Pesawat Kepresidenan Seharusnya untuk Program Padat Karya

    Anggota DPR: Anggaran Pengecatan Pesawat Kepresidenan Seharusnya untuk Program Padat Karya

    Nasional
    Kepala BRIN Dorong Integrasi Sumber Daya Riset Siapkan Ibu Kota Baru

    Kepala BRIN Dorong Integrasi Sumber Daya Riset Siapkan Ibu Kota Baru

    Nasional
    Ketua DPR Minta Pemerintah Gandeng Tokoh Masyarakat untuk Tekan Kasus Covid-19 di Pedesaan

    Ketua DPR Minta Pemerintah Gandeng Tokoh Masyarakat untuk Tekan Kasus Covid-19 di Pedesaan

    Nasional
    Elektabilitas Anies-AHY Ungguli Prabowo-Puan, Apa Kata Demokrat?

    Elektabilitas Anies-AHY Ungguli Prabowo-Puan, Apa Kata Demokrat?

    Nasional
    Pengecatan Pesawat Kepresidenan di Tengah Pandemi Covid-19 yang Tuai Polemik

    Pengecatan Pesawat Kepresidenan di Tengah Pandemi Covid-19 yang Tuai Polemik

    Nasional
    Kemenkes: Risiko Kematian Akibat Covid-19 pada Lansia Tinggi, Segera Dapatkan Vaksinasi

    Kemenkes: Risiko Kematian Akibat Covid-19 pada Lansia Tinggi, Segera Dapatkan Vaksinasi

    Nasional
    Anies dan Risma Beda Pendapat, Politisi Nasdem: Seharusnya Koordinasi, Jangan Tambahi Drama

    Anies dan Risma Beda Pendapat, Politisi Nasdem: Seharusnya Koordinasi, Jangan Tambahi Drama

    Nasional
    Calon Hakim Agung Ini Sebut Banyak Kerugian Negara Dalam Kasus Korupsi yang Tak Kembali

    Calon Hakim Agung Ini Sebut Banyak Kerugian Negara Dalam Kasus Korupsi yang Tak Kembali

    Nasional
    Menko PMK Minta Pemda Catat Warga Butuh Bansos tetapi Tak Terdata

    Menko PMK Minta Pemda Catat Warga Butuh Bansos tetapi Tak Terdata

    Nasional
    2.191 Orang Mengikuti Kegiatan Vaksinasi Covid-19 yang Diselenggarakan TNI AL di Cariu

    2.191 Orang Mengikuti Kegiatan Vaksinasi Covid-19 yang Diselenggarakan TNI AL di Cariu

    Nasional
    Wawancara Integritas Calon Hakim Agung Tertutup, Busyro Muqoddas: KY Harus Diposisikan Milik Publik

    Wawancara Integritas Calon Hakim Agung Tertutup, Busyro Muqoddas: KY Harus Diposisikan Milik Publik

    Nasional
    UNESCO Minta Proyek TN Komodo Disetop, Pembangunan Harus Perhatikan Masyarakat dan Alam

    UNESCO Minta Proyek TN Komodo Disetop, Pembangunan Harus Perhatikan Masyarakat dan Alam

    Nasional
    Pesawat Kepresidenan Dicat di Tengah Pandemi, Anggota DPR: Tidak Bijak, Mestinya Ditunda

    Pesawat Kepresidenan Dicat di Tengah Pandemi, Anggota DPR: Tidak Bijak, Mestinya Ditunda

    Nasional
    Kemenkes: Pemeriksaan Antibodi Setelah Divaksinasi Covid-19 Tak Perlu Dilakukan

    Kemenkes: Pemeriksaan Antibodi Setelah Divaksinasi Covid-19 Tak Perlu Dilakukan

    Nasional
    Pemerintah Diminta Tunda Migrasi TV Digital, Komisi I: Jangan Tambah Beban Rakyat

    Pemerintah Diminta Tunda Migrasi TV Digital, Komisi I: Jangan Tambah Beban Rakyat

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X