KPK "Mengobok-obok" Ruangan Wa Ode di DPR

Kompas.com - 10/02/2012, 12:45 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorLatief

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di ruang kerja mantan anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR), Wa Ode Nurhayati, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (10/2/2012) siang. Penggeledahan ini dilakukan untuk mencari alat bukti tambahan terkait penyidikan kasus dugaan suap pengalokasian dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) yang melibatkan Wa Ode dan pengusaha Fahd A Rafiq.

"Benar ada penggeledahan di ruangan Wa Ode, dalam rangka penyidikan kasus PPID," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Jakarta, Jumat siang.

Penggeledahan yang dimulai sejak pukul 10.00 itu masih berlangsung hingga pukul 12.00 siang. Selain menggeledah ruangan Wa Ode, KPK juga mencari alat bukti tambahan di ruangan lainnya yang terkait. Namun, Johan belum dapat mengungkapkan ruangan mana yang ikut digeledah.

"Ada dua tim yang berada di sana untuk lakukan penggeledahan," tambahnya.

Menurut Johan, penggeledahan ini juga dilakukan untuk menindaklanjuti pernyataan Wa Ode yang beberapa kali telah diperiksa terkait posisinya sebagai tersangka kasus ini.

"Kita duga ada alat bukti yang bisa mengembangkan, memperluas kasus ini," kata Johan.

Pantauan Kompas.com di gedung DPR, petugas KPK juga melakukan penggeledahan di ruang Sekretariat Panitia Badan Anggaran gedung DPR. Sekitar 10 petugas mengenakan rompi bertuliskan KPK menggeledah lemari dan laci-laci di ruang sekretariat. Mereka tampak membuka sejumlah dokumen dan laptop.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Seperti diketahui, dalam kasus dugaan suap PPID ini, KPK menetapkan Wa Ode dan Fahd A Rafiq sebagai tersangka. Wa Ode diduga menerima suap Rp 6 miliar dari Fahd terkait pengalokasian dana PPID di tiga kabupaten di Aceh. Wa Ode mengatakan, ada keterlibatan pimpinan Banggar DPR dalam kasus ini.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

    Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

    Nasional
    Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

    Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

    Nasional
    Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

    Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

    Nasional
    Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

    Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

    Nasional
    Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

    Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

    Nasional
    Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

    Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

    Nasional
    Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

    Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

    Nasional
    Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

    Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

    Nasional
    Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

    Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

    Nasional
    Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

    Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

    Nasional
    Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

    Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

    Nasional
    500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

    500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

    Nasional
    Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

    Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

    Nasional
    Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

    Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

    Nasional
    Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

    Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X