Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Albert Janji Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Kompas.com - 10/01/2012, 13:00 WIB
Hindra Liu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Albert Hasibuan, yang juga mantan anggota Komnas HAM, mengatakan, dirinya berkomitmen menuntaskan pelanggaran hak asasi manusia di masa lampau. Janji ini disampaikan sesaat setelah mantan Ketua Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM Timor-Timur dilantik menjadi anggota Wantimpres, menggantikan Jimly Asshiddiqie, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/1/2012).

"Selama ini, kita terbelenggu, terbebani dengan pelanggaran HAM di masa lalu. Ada semacam beban sejarah yang belum kita selesaikan. Jadi, saya merencanakan, kalau bisa berhasil, masalah HAM pada masa lalu, kita selesaikan," kata Albert kepada para wartawan di Istana Negara, Jakarta.

Albert mengatakan, ketika bertemu di Cikeas, Jawa Barat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa dirinya berharap di akhir pemerintahannya pada 2014, masyarakat terbebas dari beban sejarah.

Pada kesempatan itu, Albert yang juga mantan Ketua Penyelidik Pelanggaran HAM Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, mengatakan, akan memberikan nasihat dan masukan kepada Presiden terkait penegakan hukum di Indonesia. Saat ini, Albert menilai penegakan hukum di Indonesia tidak berlangsung dengan baik. Pada banyak kasus, pelanggaran justru dilakukan oleh aparat.

"Kita perhatikan, banyak masyarakat bawah, miskin, justru dihukum. Maka itu, saya akan mempelajarinya untuk memberikan nasihat kepada Presiden agar bisa dilangsungkan rule of law yang baik," katanya.

Mantan anggota DPR RI periode 1977-1988 ini berharap, masukannya terkait hukum dapat memperkuat pemerintahan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com