Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Jangan Lupakan Kasus Korupsi Besar

Kompas.com - 22/12/2011, 16:33 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kemitraan dan Mitra Daerah yang terdiri 14 lembaga swadaya masyarakat (LSM) meminta di penghujung tahun 2011, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melupakan kasus-kasus besar yang kini mulai menguap.

Ke 14 LSM tersebut antara lain Walhi, Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Gasak Aceh, Lembaga Titian Pontianak, LBH Makassar dan Kendari, dan Pukat Fakultas Hukum UGM.

Beberapa kasus yang diingatkan kembali agar tetap diselesaikan diantaranya:

1. Kasus rekening gendut dari sejumlah perwira polisi yang hingga hari ini tak diungkapkan oleh Markas Besar Polri meskipun Indonesia Corruption Watch (ICW) telah dimenangkan oleh Komisi Informasi Publik untuk mempublikasikan hasil pemeriksaan internal Polri terkait rekening-rekening tersebut.

2. Kasus mafia pajak Gayus Tambunan yang ditengarai melibatkan sejumlah nama pengusaha besar dan elit politik negara. Namun, hingga kini kasus tersebut baru sampai pada nama-nama di kelas bawah.

3. Kasus suap proyek pembangunan Wisma Atlet di Palembang, Sumatera Selatan, di mana Sekretaris Menpora, Wafid Muharram, Mindo Rosalina Manulang dan mantan politisi Demokrat, Muhammad Nazaruddin telah terjerat proses hukum. Namun, nama-nama petinggi negara dan politisi yang telah disebut-sebut terlibat dalam kasus itu hingga kini masih melenggang bebas.

4. Kasus korupsi di Badan Anggaran DPR yang awalnya dihembuskan oleh politisi Partai Amanat Nasional, Wa Ode Nurhayati. Kumpulan LSM ini mengharapkan kasus tersebut tidak mengendap di tengah jalan dan penelusuran tak hanya sampai di Wa Ode yang disebut sebagai pahlawan "kesiangan".

5. Kasus suap cek pelawat dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Di kasus ini, mereka meminta KPK tak hanya mengusut sampai ke Nunun Nurbaeti, tapi juga dari otak penyuapan lainnya yang hingga saat ini belum diusut.

"Kasus-kasus ini menjadi pekerjaan rumah bagi KPK jilid III, untuk diungkap. Kami tidak ingin kasus-kasus ini menguap begitu saja. Kita akan terus mempertanyakan komitmen KPK untuk menuntaskan kasus-kasus ini," ujar Koordinator MTI, Jamil Mubarok, dalam diskusi Catatan Akhir Tahun tentang Korupsi di Hotel Four Season, Jakarta, Kamis (22/12/2011).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com