Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Akan Blokir Dana dari Robert Tantular

Kompas.com - 08/12/2011, 15:11 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dana senilai Rp 25 miliar milik Robert Tantular mengalir ke rekening Yayasan Fatmawati sejak tahun 2003 hingga 2005. Aliran dana itu diduga merupakan bagian dari skandal bailout Century. Oleh karena itu, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution mengatakan pihaknya akan memblokir dana itu untuk mempermudah penelusuran dan penyelidikan.

"Dana itu akan diblokir oleh penyidik. Ini temuan yang bagus, kita akan telusuri dari mana dana itu berasal," ujar Saud di Jakarta, Kamis (8/12/2011).

Menurutnya, melalui pemblokiran juga akan ditelusuri apakah dana itu terbukti berasal dari Bank Century yang bermasalah atau merupakan dana yang sengaja dialirkan Robert untuk melakukan pencucian uang. Pasalnya, uang yang disalurkan melalui PT Graha Nusa Utama (GNU) dan PT Nusa Utama Sentosa (NUS) digunakan untuk membayar peralihan hak atas seluas 22,8 hektar milik Yayasan Fatmawati di Jalan RS Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan.

"Penyidik sedang menelusuri keberadaan dana tersebut. Nanti akan dilihat dari Yayasan Fatmawati juga. Bisa saja memang ada dana itu bersumber dari tindak pidana kasus Century atau terkait dengan money laundering. Akan kita proses. Sekarang masih diselidiki," jelas Saud.

Sebelumnya diberitakan, tim kuasa hukum Yayasan Fatmawati mendatangi Badan Reserse dan Kriminal Polri untuk memberikan informasi mengenai adanya aliran dana dari Robert Tantular senilai Rp 25 miliar ke rekening mereka. Dana itu dikirim ke Yayasan Fatmawati dalam empat tahap melalui bilyet giro Bank CIC (merger Bank Century). Yayasan itu mengaku tak tahu asal usul dana yang dikirim tersebut. Mereka khawatir, dana itu adalah hasil kejahatan terkait kasus Century.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Nasional
'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com