Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Diminta Jelaskan Alasan Pilih Mereka

Kompas.com - 02/12/2011, 21:22 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta menjelaskan ke publik alasan pemilihan empat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru. Empat pimpinan yang terpilih sedikit melenceng dari peringkat yang disusun panitia seleksi calon pimpinan KPK sebelumnya.

"DPR harus jelaskan, apa dasar mereka dalam memilih? Kami meminta DPR jelaskan. Pansel kan menjelaskan, si A punya yang tinggi, kompetensi si A yang bagus, nah itu dijelaskan dengan score," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S Langkun saat dihubungi, Jumat (2/12/2011).

Pansel calon pimpinan KPK sebelumnya menempatkan empat calon di posisi teratas berdasarkan kriteria kredibilitas, kapabilitas, dan integritasnya. Keempat calon teratas menurut Pansel adalah Bambang Widjojanjo, Yunus Husein, Abdullah Hehamahua, dan Handoyo Sudrajat.

Namun DPR hanya memilih Bambang Widjojanto dari empat calon teratas menurut Pansel tersebut. Sebagai gantinya, DPR memasukkan Abraham Samad, Zulkarnain, dan Adnan Pandupraja yang menempati posisi empat terbawah.

"Ini akan jadi catatan," kata Tama.

DPR telah memilih Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Zulkarnain, Adnan Pandupraja, sebagai pimpinan KPK yang baru bersama Busyro Muqoddas. Abraham, terpilih sebagai Ketua KPK.

Menurut Tama, komposisi pimpinan KPK yang ada sekarang dapat diharapkan asalkan masyarakat tetap melakukan pengawasan. Tama juga menyayangkan tidak dipilihnya Yunus Husein sebagai pimpinan baru KPK.

"Kalau dilihat dari catatan, rekam jejak, dia (Yunus) gak ada masalah. Dia juga punya prestasi yang berhubungan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi," ungkap Tama.

Terkait hasil pilihan DPR ini, anggota Pansel KPK, Saldi Isra mengungkapkan kekecewaannya. Saldi merasa kecewa lantaran Pansel telah menyusun peringkat calon pimpinan KPK melalui perhitungan yang baik dengan memperhatikan integritas, kapabilitas, dan kredibilitas, namun semua itu dikalahkan dengan pertimbangan politik di DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 9 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 9 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Masuk Bursa Pilkada Jateng, Kaesang: Alhamdulillah, Tunggu Kejutan Bulan Agustus

    Masuk Bursa Pilkada Jateng, Kaesang: Alhamdulillah, Tunggu Kejutan Bulan Agustus

    Nasional
    Momen Panglima TNI-Kapolri Nyanyi Bareng di Pagelaran Wayang Kulit

    Momen Panglima TNI-Kapolri Nyanyi Bareng di Pagelaran Wayang Kulit

    Nasional
    Ketua KPU Dipecat, Kaesang: Itu yang Terbaik, Kita Hormati

    Ketua KPU Dipecat, Kaesang: Itu yang Terbaik, Kita Hormati

    Nasional
    Blusukan di Tanjung Priok, Kaesang: Bertemu Relawan Pak Presiden

    Blusukan di Tanjung Priok, Kaesang: Bertemu Relawan Pak Presiden

    Nasional
    Ombudsman Ungkap Persoalan PPDB di 10 Provinsi, Antara Lain Manipulasi Sertifikat

    Ombudsman Ungkap Persoalan PPDB di 10 Provinsi, Antara Lain Manipulasi Sertifikat

    Nasional
    Zuhairi Misrawi Masuk Kepengurusan DPP PDI-P, Hasto: Non-aktif karena Jabat Dubes

    Zuhairi Misrawi Masuk Kepengurusan DPP PDI-P, Hasto: Non-aktif karena Jabat Dubes

    Nasional
    Hasto Ungkap Heru Budi Kerap Dialog dengan Megawati Bahas Jakarta

    Hasto Ungkap Heru Budi Kerap Dialog dengan Megawati Bahas Jakarta

    Nasional
    Paus Fransiskus Akan Hadiri Pertemuan Tokoh Lintas Agama di Masjid Istiqlal pada 5 September 2024

    Paus Fransiskus Akan Hadiri Pertemuan Tokoh Lintas Agama di Masjid Istiqlal pada 5 September 2024

    Nasional
    Pengacara SYL Sebut Pejabat Kementan Harusnya Jadi Tersangka Penyuap

    Pengacara SYL Sebut Pejabat Kementan Harusnya Jadi Tersangka Penyuap

    Nasional
    22 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Panglima Ingatkan soal Tanggung Jawab

    22 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Panglima Ingatkan soal Tanggung Jawab

    Nasional
    Bareskrim Periksa Pihak ESDM Terkait Dugaan Korupsi Proyek PJUTS Tahun 2020

    Bareskrim Periksa Pihak ESDM Terkait Dugaan Korupsi Proyek PJUTS Tahun 2020

    Nasional
    SYL Tuding Pejabat Kementan Fasilitasi Keluarganya agar Naik Jabatan

    SYL Tuding Pejabat Kementan Fasilitasi Keluarganya agar Naik Jabatan

    Nasional
    Hasto PDI-P Jelaskan Kenapa Puan Sebut Kaesang Dipertimbangkan untuk Pilkada Jateng

    Hasto PDI-P Jelaskan Kenapa Puan Sebut Kaesang Dipertimbangkan untuk Pilkada Jateng

    Nasional
    Bareskrim Ungkap Alasan Geledah Kementerian ESDM, Ada Saksi Tak Serahkan Bukti

    Bareskrim Ungkap Alasan Geledah Kementerian ESDM, Ada Saksi Tak Serahkan Bukti

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com