Jimly: Tepat, DPR Pilih Bambang!

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie menilai advokat Bambang Widjojanto adalah sosok tepat untuk memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2011-2015.

Hal itu diungkapkan Jimly, menanggapi sikap sejumlah fraksi DPR yang sudah sepakat memilih Bambang dalam proses akhir pemilihan calon pimpinan (capim) KPK yang berlangsung di DPR, Jumat (2/12/2011).

"Itu (pemilihan Bambang) sudah sangat pas dan tepat. Saya sangat mengapresiasi kalau DPR benar-benar memilih dia sebagai ketua KPK," ujar Jimly kepada Kompas.com di Jakarta, Jumat.

Menurut Jimly, Bambang saat ini termasuk salah satu sosok yang mendapat kepercayaan besar dari publik untuk memimpin KPK. Selain memiliki integritas yang besar dalam memberantas kasus korupsi, kata Jimly, Bambang juga dinilai tidak terindikasi memiliki hubungan dengan kekuasaan.

"Salah satu kelemahan Bambang itu dia cuma belum punya pengalaman dalam mengurus negara. Namun menurut saya, hal itu bisa diminimalkan karena pimpinan KPK ini kan kolektif, tidak hanya dia sendiri," tuturnya.

Lebih lanjut, Jimly menilai, jika Bambang memang benar dipilih, maka hal itu merupakan kemajuan besar bagi DPR sendiri. Pasalnya, menurut Jimly, justru selama ini Bambang merupakan sosok yang ditakuti oleh DPR untuk menjadi ketua KPK.

"Jadi kalau betul dia (Bambang) dipilih, saya rasa DPR sudah tidak alergi lagi dalam menentukan sosok pemimpin KPK dari lingkungan di luar politisi dan pejabat negara, dan ini akan menjadi sebuah simbol baru yang positif, baik bagi KPK maupun DPR nanti," kata Jimly.

Sebelumnya, anggota Komisi III asal Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengungkapkan bahwa enam fraksi sudah sepakat akan memilih dua calon pimpinan KPK, yakni Bambang Widjojanto dan Abraham Samad.

Enam fraksi tersebut di antaranya Partai Golkar, PDI-Perjuangan, PKS, PPP, Partai Hanura, dan Partai Gerinda. Bambang mengatakan, enam fraksi itu adalah fraksi yang sepakat untuk menindaklajuti kasus bailout Bank Century.

Menurut Bambang, kedua orang tersebut dinilai independen dan tidak terkontaminasi dengan kekuasaan sehingga diharapkan dapat menyelesaikan kasus tersebut.